Indonesia memiliki target ambisius untuk mencapai pangsa energi terbarukan sebesar 23% dalam campuran energinya pada 2025. Namun, pada paruh pertama tahun ini, energi terbarukan hanya menyumbang 16%.

Baru-baru ini, pemerintah merevisi Kebijakan Energi Nasional, menunda target 23% hingga 2030. Kekurangan ini menandakan tantangan struktural dalam perencanaan, pengadaan, dan integrasi sistem.

Keputusan baru-baru ini untuk membatalkan penghentian operasional dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 menyoroti ketidakselarasan antara kekhawatiran keamanan energi jangka pendek dan komitmen iklim jangka panjang. Sementara negara lain sedang menghentikan penggunaan batu bara dan mempercepat penerapan energi terbarukan, ketergantungan Indonesia pada batu bara berisiko mengunci negara ini dalam model energi yang semakin mahal dan usang.

Ketergantungan pada bahan bakar fosil ini menciptakan risiko ekonomi sistemik yang semakin besar. Jaringan listrik Jawa-Bali saat ini kelebihan pasokan, menyebabkan pembangkit batu bara beroperasi dengan faktor kapasitas yang terus menurun.

Di saat yang sama, pembayaran tetap dalam perjanjian pembelian listrik jangka panjang (PPAs) terus membebani keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), perusahaan listrik negara. Seiring melambatnya pertumbuhan permintaan, kewajiban take-or-pay yang ada berisiko meningkatkan biaya sistem, yang berpotensi menyebabkan kenaikan tarif atau tekanan subsidi yang lebih besar pada negara.

“Meskipun menunda penutupan pembangkit batu bara dapat mempertahankan kapasitas jangka pendek, hal ini mengancam keterjangkauan dan keberlanjutan finansial jangka panjang,” kata para peneliti.

Tanda-tanda global dan pergeseran dinamika investasi

Menurut peneliti, harga bahan bakar yang fluktuatif, pasar batu bara yang tidak stabil, dan beban ekonomi dari subsidi telah mengungkap kerentanan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Di sisi lain, energi terbarukan menawarkan stabilitas harga jangka panjang, pengurangan ketergantungan pada impor, dan keamanan energi yang lebih kuat.

Akibatnya, pembuat kebijakan dan investor di seluruh dunia semakin menyadari bahwa energi bersih merupakan strategi keuangan yang layak yang juga mendukung ketahanan ekonomi jangka panjang dan keamanan energi.

Tanda-tanda pasar memperkuat pergeseran ini. Pada 2025, saham energi bersih mengalami lonjakan. Di Amerika Serikat, Bloom Energy Corp naik lebih dari 300%, Sungrow Power Supply Co di China naik lebih dari 130%, dan Siemens Energy di Eropa lebih dari dua kali lipat. Kenaikan ini mencerminkan pergeseran struktural dalam permintaan daripada gelembung spekulatif.

Tanda-tanda permintaan jangka panjang juga memperkuat argumen investasi untuk kapasitas pembangkit baru. Permintaan listrik pusat data global—yang semakin didorong oleh beban kerja Kecerdasan Buatan (AI)—diperkirakan akan tumbuh secara pesat hingga 2026 dan seterusnya.

“S&P Global Energy Horizons memperkirakan permintaan dapat meningkat sekitar 17% pada 2026 dan terus bertambah dengan laju 14% per tahun hingga 2030, berpotensi melebihi 2.200 terawatt-jam (kWh) pada akhir dekade ini,” ujar para peneliti.

Peneliti menguraikan, meskipun pertumbuhan permintaan ini masih dalam tahap awal, hal ini sudah mulai membentuk ekspektasi investor terhadap opsi pembangkit yang skalabel, andal, dan kompetitif secara biaya, terutama energi terbarukan yang didukung oleh investasi jaringan dan penyimpanan.

Tren global ini secara langsung memengaruhi arah pertumbuhan Indonesia dan kemampuannya untuk menarik investasi industri dan digital baru. Kapasitas terpasang pusat data domestik diperkirakan akan meningkat dari sekitar 1,44 gigawatt (GW) pada 2025 menjadi 3,56 GW pada 2030, yang secara signifikan meningkatkan permintaan akan listrik bersih dengan biaya yang dapat diprediksi dan opsi pengadaan yang dapat diskalakan.

Bagi perusahaan multinasional, akses ke energi terbarukan semakin kritis untuk mengelola risiko regulasi terkait iklim, memperoleh pembiayaan, dan memenuhi komitmen dekarbonisasi. Tanpa jalur pengadaan energi bersih yang skalabel dan dapat diandalkan, Indonesia berisiko kehilangan investasi industri bernilai tinggi ke pesaing regional.

Kepercayaan investor dan posisi Indonesia

Para peneliti menyebut Indonesia memiliki sumber daya terbarukan yang melimpah, termasuk potensi surya di seluruh kepulauan, cadangan geotermal yang luas, dan koridor angin yang belum dimanfaatkan. Ekspansi cepat energi terbarukan sangat penting untuk memenuhi target Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) baru dan mencapai tujuan net-zero 2060 negara ini, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto tentang “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

“Energi surya dan angin semakin murah dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil baru, membantu menurunkan biaya listrik,” kata para peneliti.

Dari kaca mata peneliti, penempatan energi terbarukan juga dapat mendorong manufaktur hijau, mendiversifikasi ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi, operasi, dan pengembangan teknologi. Menurut World Resources Institute (WRI), setiap USD1 miliar yang diinvestasikan dalam energi terbarukan dapat menghasilkan USD1,41 miliar dalam output ekonomi total melalui dampak langsung, tidak langsung, dan induksi.

Kepercayaan investor merupakan kunci untuk membuka potensi ini. Proyek energi terbarukan menawarkan arus kas yang dapat diprediksi, paparan yang lebih rendah terhadap fluktuasi harga komoditas, dan memperkuat keselarasan dengan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Di sisi lain, investasi batu bara menghadapi risiko reputasi yang semakin besar dan prospek aset terlantar, sementara energi terbarukan dianggap sebagai investasi yang tahan masa depan.

Hambatan utama bagi investasi energi terbarukan di Indonesia

Terlepas dari momentum ini, beberapa hambatan struktural terus membatasi investasi energi terbarukan di Indonesia. Hambatan-hambatan tersebut meliputi kemajuan yang lambat dalam pengadaan energi terbarukan untuk sektor swasta, ketidakcocokan geografis antara sumber daya energi terbarukan berskala besar dan pusat permintaan industri utama, serta kendala infrastruktur jaringan yang persisten.

Mengatasi tantangan ini memerlukan tindakan kebijakan yang tegas. Pembuat kebijakan harus meningkatkan kepastian regulasi, mempercepat modernisasi jaringan, dan mendukung mekanisme pembiayaan yang menarik modal swasta.

“Tanpa reformasi ini, Indonesia berisiko kehilangan peluang besar untuk mewujudkan potensi energi terbarukannya,” kata para peneliti.

Usulan penggunaan jaringan transmisi bersama, yang secara global dikenal sebagai power wheeling, lanjut para peneliti, merupakan solusi yang menjanjikan. Mekanisme ini memungkinkan berbagai pemangku kepentingan menggunakan infrastruktur transmisi PLN untuk mengirimkan listrik dari sumber pembangkit ke pusat beban. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses langsung energi terbarukan, sehingga sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki komitmen energi bersih, seperti anggota RE100.

Para peneliti menyebut negara-negara tetangga Indonesia telah mulai mengembangkan sistem transmisi listrik mereka. Vietnam dan Malaysia telah memperkenalkan Perjanjian Pembelian Listrik Langsung (DPPAs) dan Skema Pasokan Energi Terbarukan Korporasi (CRESS), yang telah menarik investasi multinasional.

Malaysia baru-baru ini berhasil mendapatkan pusat data AI NVIDIA senilai MYR20 miliar (sekitar USD4,3 miliar) di Johor dan menjadi salah satu dari lima mitra cloud NVIDIA di dunia. Thailand sedang menuju akses terbuka untuk transmisi listrik melalui kerangka kerja Akses Pihak Ketiga, yang memungkinkan produsen independen untuk mentransmisikan listrik melalui jaringan utilitas yang sudah ada.

“Di sisi lain, meskipun Indonesia menyebutkan transmisi listrik dalam Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2015, belum ada kemajuan dalam implementasinya. Tanpa kerangka regulasi yang jelas, Indonesia berisiko ketinggalan gelombang investasi hijau global,” kata para peneliti.

Para peneliti sekali lagi menegaskan, transisi energi Indonesia telah berada pada tahap kritis selama beberapa tahun. Meskipun ambisi kebijakan semakin mengakui nilai ekonomi dan strategis energi terbarukan, masih ada kesenjangan antara target dan implementasi. Mengatasi hambatan regulasi, infrastruktur, dan pembiayaan dapat menempatkan negara ini sebagai pemimpin regional dalam energi bersih.

Pada 2026, kemajuan akan bergantung pada peningkatan kelayakan pembiayaan dan kecepatan pengadaan energi terbarukan, reformasi akses jaringan listrik melalui pemanfaatan jaringan transmisi bersama, serta penyelarasan perencanaan sistem listrik dengan permintaan industri akan listrik bersih.

“Keputusan yang diambil dalam setahun ke depan akan menentukan apakah Indonesia dapat mempercepat skala untuk mengurangi biaya sistem, menarik modal swasta, dan meningkatkan daya saing regional,” ujar para peneliti.