Rheza menjelaskan bahwa berdasarkan analisis IESR terhadap sekitar 15.800 lokasi potensi energi terbarukan di Indonesia, potensi produksi hidrogen hijau mencapai sekitar 345,6 juta ton per tahun. Namun, ia mengakui bahwa tidak seluruh potensi tersebut saat ini ekonomis untuk dikembangkan. 

Ia menjelaskan bahwa dari total potensi tersebut, sekitar 87% lokasi memiliki biaya produksi di atas USD 12/kg, sementara sekitar 50 juta ton per tahun memiliki biaya produksi di bawah USD 12/kg. 

“Jika kita melihat biaya produksi hidrogen di Indonesia berdasarkan sumber energi terbarukan, kami menemukan bahwa harga yang paling konsisten berasal dari panas bumi (geothermal). Sementara itu, harga paling murah dapat diperoleh dari energi surya dan tenaga air,” kata Rheza, dalam sebuah keterangan tertulis, 12 Maret 2026.

Namun, imbuh Rheza, proyek hidrogen tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan jenis energi terbarukan. Perlu dilihat kondisi lokasi secara spesifik, termasuk potensi energi yang tersedia dan faktor-faktor lainnya.

IESR juga menganalisis potensi permintaan hidrogen di Indonesia. Berdasarkan skenario optimistis, permintaan hidrogen dapat mencapai sekitar 37,3 juta ton per tahun, dengan pemanfaatan terbesar di sektor kelistrikan dan pelayaran. 

Untuk melihat kesesuaian antara potensi produksi dan permintaan, IESR melakukan analisis spasial. Hasilnya, IESR mengidentifikasi 14 klaster permintaan hidrogen di Indonesia, dengan Jawa Barat dan Kalimantan Timur sebagai klaster utama. 

“Di Jawa Barat terdapat banyak industri, pelabuhan, dan aktivitas ekonomi. Saat ini hidrogen dapat dimanfaatkan untuk produksi amonia, dan ke depan berpotensi digunakan dalam industri baja, industri keramik, serta sektor pelayaran dan penerbangan. Sementara itu, di Kalimantan Timur terdapat produksi pupuk sehingga ada potensi anchor demand yang besar,” tutur Rheza. 

Ia juga menekankan bahwa biaya pengembangan hidrogen hijau masih jauh lebih tinggi dibandingkan hidrogen abu-abu (gray hydrogen) yang berbasis bahan bakar fosil. Oleh karena itu, pengembangan energi terbarukan menjadi faktor utama untuk menurunkan harga hidrogen hijau. 

“Harga hidrogen sangat dipengaruhi oleh harga listrik. Penurunan harga listrik sebesar 60 persen dapat menurunkan harga hidrogen dari sekitar USD 4/kg menjadi sekitar USD 2/kg,” imbuhnya. 

IESR merekomendasikan beberapa langkah kepada pemerintah, antara lain sinkronisasi kebijakan dan penguatan koordinasi antar lembaga, termasuk pembentukan badan khusus yang mengoordinasikan pengembangan hidrogen hijau. Selain itu, dari sisi pembiayaan, IESR merekomendasikan pembentukan Green Hydrogen Fund melalui PT SMI, dukungan investasi dari Danantara, serta publikasi daftar proyek hidrogen potensial di Indonesia. 

Menanggapi kajian tersebut, Muhamad Alhaqurahman Isa, Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menyebut bahwa keberadaan Roadmap Hidrogen dan Amonia Nasional (RHAN) 2060 berfungsi sebagai panduan pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia agar selaras dengan Kebijakan Energi Nasional. 

Deni Shidqi, Deputi I Indonesia Fuel Cell and Hydrogen Energy (IFHE), menambahkan bahwa selain penurunan harga listrik dari energi terbarukan, penurunan biaya teknologi konversi hidrogen, khususnya electrolyzer, juga akan mempercepat kelayakan ekonomi hidrogen. Selain itu, biaya hidrogen hijau dapat ditekan melalui internalisasi biaya karbon dalam sistem energi, misalnya melalui harga karbon (carbon pricing). 

“Green hydrogen atau clean hydrogen ini tentu sulit berkompetisi jika tidak diproteksi, tidak diberi insentif, ataupun tidak ada penilaian terhadap biaya emisi atau ‘biaya buang sampahnya’,” jelas Deni. 

Saifuddin Suaib, Manajer Pengembangan Bisnis Hydrogen de France Energy, menyebut bahwa RHAN cukup unik karena juga mencakup sektor yang jarang dibicarakan, yaitu penggunaan hidrogen sebagai alternatif pengganti diesel. Pihaknya mendorong hidrogen dapat menjadi alternatif untuk menggantikan atau mengurangi konsumsi diesel.  

Sementara itu, Rahmita Diansari, Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengembangan Sektor Industri Pupuk, Pestisida, dan Gas Industri, Kementerian Perindustrian, menyampaikan bahwa dalam revisi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), pemerintah masih melihat peran beberapa jenis hidrogen dalam tahapan transisi. 

Pada jangka pendek, hidrogen abu-abu dan hidrogen hijau masih berperan. Pada jangka menengah, pengembangan diarahkan pada hidrogen biru dan hijau. Sementara pada jangka panjang, pemanfaatan akan difokuskan pada hidrogen hijau.