Tgk Diwa, tokoh masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, mengatakan masyarakat selama ini hidup bergantung pada hutan dan sungai yang masih terjaga.

“Kami tidak butuh tambang. Hutan adalah sumber kehidupan kami. Kalau hutan rusak dan sungai tercemar, masyarakatlah yang pertama menjadi korban,” ujar Tgk Diwa, dalam sebuah keterangan tertulis pada Minggu (3/5/2026).

Ia mengingatkan bahwa masyarakat Beutong masih dibayangi trauma banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 lalu. Bencana itu merusak rumah warga, menghancurkan kebun masyarakat, dan menyebabkan sungai meluap membawa lumpur dari kawasan hulu. Menurutnya, bencana tersebut menjadi peringatan nyata bahwa kerusakan bentang alam di kawasan hutan akan langsung berdampak pada keselamatan masyarakat.

“Baru lima bulan lalu masyarakat merasakan banjir bandang. Rumah rusak, kebun rusak, sungai meluap. Kami masih berusaha bangkit dari bencana, tetapi sekarang justru muncul lagi izin tambang emas. Ini sangat menyakiti masyarakat Beutong,” katanya.

Tgk Diwa menegaskan masyarakat menolak seluruh bentuk aktivitas pertambangan di wilayah mereka, baik tambang ilegal maupun tambang yang mengatasnamakan izin resmi negara.

Sementara itu, Marianne Klute dari Selamatkan Hutan Hujan menyatakan masyarakat adat Beutong Ateuh telah membuktikan selama ratusan tahun bahwa hutan dapat dijaga tanpa dirusak. Menurut Klute, umat manusia berutang kepada masyarakat adat Beutong Ateuh karena mereka menjaga hutan selama berabad-abad.

“Dari hutan itu kita menikmati udara bersih, air bersih, dan kehidupan. Pertambangan bukan hanya merusak hutan dan fungsi ekologisnya, tetapi juga menghancurkan budaya dan identitas para penjaga hutan terbaik,” ujarnya.

Direktur Yayasan Apel Green Aceh, Rahmat Syukur, menyebut surat kepada Presiden dan lembaga pemerintah tersebut merupakan langkah mendesak agar negara hadir melindungi kawasan Beutong Ateuh dari ancaman eksploitasi industri ekstraktif. Menurutnya, kawasan Beutong memiliki nilai ekologis yang sangat penting, bukan hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi keseimbangan lingkungan global.

“Jika tambang emas dipaksakan masuk ke Beutong Ateuh, ancaman yang muncul bukan hanya deforestasi, tetapi juga krisis air, konflik ruang hidup, hilangnya sumber penghidupan masyarakat, dan meningkatnya risiko bencana ekologis,” ucap Syukur.

Ia menambahkan, masyarakat sipil bersama jaringan lingkungan akan terus mengawal persoalan tambang emas di Beutong Ateuh karena aktivitas tersebut dinilai seharusnya tidak lagi muncul pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 91.K/TUN/LH/2020. Syukur berpendapat, munculnya kembali sejumlah izin pertambangan di kawasan Beutong menunjukkan lemahnya keberpihakan negara terhadap keselamatan rakyat dan perlindungan lingkungan hidup.

“Putusan Mahkamah Agung sudah jelas. Kawasan ini seharusnya tidak lagi dibayangi ancaman tambang emas. Tetapi hari ini justru muncul kembali sejumlah izin. Ini melukai rasa keadilan masyarakat Beutong Ateuh yang baru beberapa bulan lalu terdampak banjir bandang,” katanya.

Ia menilai, apabila izin tambang tetap dipaksakan hadir di kawasan tersebut, maka negara dianggap mengabaikan keselamatan masyarakat yang hidup di wilayah rawan bencana ekologis. Ketika masyarakat sedang memulihkan diri dari bencana, kehadiran tambang justru menghadirkan ancaman baru. Syukur bilang, negara seharusnya melindungi rakyat, bukan menghadirkan proyek yang berpotensi memperparah kerusakan.

Sementara itu, Ismail dari komunitas Pawang Uteun, kelompok masyarakat penjaga hutan adat di Beutong Ateuh, mengatakan keberadaan hutan bukan sekadar bentang alam, melainkan bagian dari sejarah dan jati diri masyarakat.

“Hutan ini warisan leluhur kami. Kalau hutan hilang, bukan hanya pohon yang hilang, tetapi juga sejarah, budaya, dan masa depan anak cucu kami,” katanya.

Dalam beberapa hari terakhir, dukungan terhadap penyelamatan hutan Beutong Ateuh terus mengalir dari berbagai jaringan masyarakat sipil nasional maupun internasional melalui kampanye lingkungan dan petisi penyelamatan hutan yang telah didukung puluhan ribu orang dari berbagai negara.

Masyarakat berharap Presiden, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Aceh segera mengambil langkah konkret dengan menghentikan seluruh izin maupun rencana pertambangan emas di kawasan Beutong Ateuh serta memperkuat perlindungan terhadap hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim dan bencana ekologis di Aceh, masyarakat Beutong Ateuh menegaskan bahwa menjaga hutan berarti menjaga masa depan.

“Kami hanya ingin hutan kami tetap hidup, agar anak cucu kami masih memiliki sungai, udara bersih, dan tanah untuk bertahan hidup,” tutup Tgk Diwa.