Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi tahun ini mengingatkan akan sejumlah pekerjaan rumah yang begitu besar, buah dari salah urus tata kelola hutan dan ekosistem rawa gambut di masa lalu. Sayangnya pekerjaan rumah tersebut tersendat-sendat dijalankan, jauh dari harapan pembenahan tata kelola dan penegakan hukum.

“Fakta dimana tahun ini titik api sangat tinggi di Kalimantan Barat, menjelaskan bahwa klaim perbaikan tata kelola gambut yang selama ini dilakukan di Kalimantan Barat telah gagal. Realitas ini sekali lagi menjelaskan bahwa restorasi gambut, tanpa penegakan hukum bagi korporasi adalah kesia-siaan,” katanya melalui keterangan resminya di jakarta, Senin(27/8).

Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI menyatakan bahwa tantangan terbesar persoalan kebakaran hutan dan gambut dan penanganannya adalah kuatnya aktor korporasi yang selama ini berada di balik peristiwa kebakaran hutan dan gambut.

Komitmen penegakan hukum yang sempat dilontarkan oleh Presiden di tahun 2015 dan awal tahun 2016, semakin melemah dengan mengatasnamakan keterlanjuran, sehingga korporasi semakin merasa mendapatkan angin, dan bahkan terus melakukan upaya pembangkangan hukum. “Penegakan hukum lebih banyak bersifat pemberian sanksi administratif yang tidak memberikan efek jera sedikitpun bagi korporasi,” ungkapnya.

Dimas Hartono, Direktur WALHI Kalimantan Tengah, menambahkan fakta bahwa di Kalimantan Tengah pengeringan gambut masih terjadi di beberapa konsesi untuk penanaman sawit, aktivitas ini seharusnya tidak terjadi jika pemerintah bertindak tegas terhadap korporasi.

Ironinya, penegakan hukum yang seharusnya ditujukan bagi korporasi yang telah melakukan pelanggaran hukum, justru berbelok menyasar masyarakat adat, masyarakat lokal dan petani. Berbagai pernyataan dari aparat keamanan seperti “tembak di tempat bagi pelaku pembakaran, menunjukkan bahwa aparat keamanan gagal melihat bahwa kebakaran hutan dan lahan gambut adalah problem struktural yang disebabkan oleh pelanggaran hukum oleh aktor yang memilki kekuatan ekonomi.

“Mengingat karhutla merupakan kejahatan lingkungan hidup yang luar biasa dari praktik buruk korporasi, dan tumpulnya penegakan hukum untuk kejahatan korporasi, maka Presiden diharapkan menyiapkan pengadilan lingkungan hidup”, tambahnya.

WALHI mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah penting dan mendesak. Dalam jangka pendek, pemerintah harus memastikan titik api tidak semakin meluas, dan segera menerapkan upaya kesiapsiagaan guna menghindari jatuhnya korban. “Harapan kita, penanganan karhutla bukan hanya karena ada event Asian Games semata dan demi nama baik bangsa, namun melampui itu, ini menyangkut soal keselamatan masyarakat yang selama belasan tahun terpapar asap karhutla,” terangnya.

Mendorong agar pemerintah melihat kebakaran hutan dan lahan gambut yang kembali terjadi pada tahun 2018 ini sebagai momentum untuk mengeluarkan kebijakan perlindungan hutan dan ekosistem rawa gambut yang lebih komprehensif dan bersifat jangka panjang dari berbagai ancaman investasi skala besar antara lain sawit dan kebun kayu.

“Kami mendesak Presiden segera mengeluarkan kebijakan moratorium sawit dan investasi monokultur skala besar lainnya. Jika tidak, kami khawatir target pembenahan tata kelola hutan dan ekosistem rawa gambut tidak akan tercapai dan kebakaran hutan dan gambut, akan terus terjadi, karena kerusakannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan upaya pemulihannya,” tutupnya.