Salah seorang juru bicara #BersihkanIndonesia, Dwi Sawung dari WALHI mengatakan, pemerintah dan DPR RI seolah hanya mengumbar dusta kepada publik. Di satu kesempatan, pemerintah menyebut akan menunda RUU Minerba. Namun pada kenyataannya pada Rabu (25/9/2019) pemerintah mengirim perwakilannya ke DPR RI untuk menyerahkan DIM.

“Hanya mulut saja yang bilang ditunda, tetapi faktanya tidak. itu namanya membohongi rakyat,” ucap Sawung dalam jumpa pers di kantor WALHI Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Anggota Koalisi #BersihkanIndonesia  lainnya, Aryanto Nugroho dari Pay What You Pay (PWYP) dalam konferensi pers tersebut juga mengatakan, penyerahan 938 DIM oleh pemerintah kepada Komisi VII DPR RI pada Rabu, 25 September 2019, mengindikasikan bahwa pemerintah dan DPR  masih melanjutkan pembahasan RUU Minerba. Padahal Koalisi #BersihkanIndonesia menginginkan agar pembahasan mengenai RUU Minerba itu dihentikan dan meminta agar DIM RUU Minerba dicabut.

“Sikap kita masih sama. Yaitu meminta DIM dicabut. Karena banyak pasal bermasalah. Tapi tetap tidak didengar. Kemudian yang kita minta itu pembahasannya yang ditunda bukan pengesahannya. Tapi ternyata pemerintah melanjutkan dan menyerahkan 938 DIM kepada DPR RI,” kata Ari.

Aryanto juga menganggap draft RUU Minerba tidak sepenuhnya disosialiasikan kepada masyarakat. Sehingga kepentingan dan keinginan dari masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan, menjadi terabaikan.

“Pemerintah meminta publik membaca dulu RUU atau DIM RUU Minerba yang dibuat. Tapi publik enggak pernah diberikan (draft). Kedua soal sosialisasi, masyarakat sekitar tambang enggak pernah dilibatkan atau disosialisasikan. Maka pertanyaannya, mereka (DPR) ini mewakili siapa?”

Para juru bicara Koalisi #BersihkanIndonesia berfoto bersama usai menyampaikan beberapa pernyataannya terkait isu RUU Minerba di Kantor WALHI Jakarta, Kamis (26/9/2019)./Foto: Betahita.id

Juru Bicara #BersihkanIndonesia lain yang juga Peneliti Yayasan Auriga, Hendrik Siregar menganggap, penyerahan DIM RUU Minerba secara diam-diam pada Rabu (25/9/2019) malam  memunculkan berbagai kesan negatif. Selain itu, publik merasa dibohongi.

“Kami ingin merespon apa yang terjadi tadi malam (25/9/2019). Ini siapa yang berdusta, presidennya atau siapa. Karena yang menyerahkannya (DIM) Sekjen Kementerian ESDM. Sialnya, penyerahannya malam hari. Padahal biasanya yang kerjanya tengah malam itukan rampok atau maling,” kata Hendrik Siregar.

DIM dari Pemerintah Dianggap Bermasalah

Hendrik menambahkan, selain terdapat beberapa pasal yang bermasalah, DIM RUU Minerba juga bermasalah. Sedikitnya terdapat 12 poin dalam DIM yang diserahkan pemerintah yang terbilang masih bermasalah.

Salah satunya soal sinkronisasi antarkementerian. Hingga diserahkan kepada DPR RI, Menteri Perindustrian belum juga menandatangai DIM RUU Minerba tersebut. Hendrik menduga hal itu terkait soal kewenangan aturan mengenai fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter yang tumpang tindih antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM.

“Tidak ada kementerian perindustrian yang seharusnya hadir dan menandatangani DIM. Di Perindustrian ada aturan soal smelter, di ESDM juga. Sebenarnya soal smelter ini wewenangnya siapa?”

12 DIM Yang Dianggap Bermasalah:

• Penyelesaian permasalahan antar sektor
• Penguatan konsep wilayah pertambangan
• Meningkatkan pemandaatan batubara sebagai sumber energi nasional
• Memperkuat kebijakan peningkatan tambah mineral
• Mendorong kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan penemuan deposit minerba
• Pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan
• Mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor 23 Tahun 2014
• Tersedianya rencana pertambangan minerba
• Penguatan peran pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah
• Pemberian insentif kepada pihak yang membangun smelter dan PLTU mulut tambang
• Penguatan peran BUMN
• Perubahan KK/PKP2B menjadi IUPK dalam rangka kelanjutan operasi

Hendrik Siregar menuturkan, muncul kesan adanya upaya mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Minerba yang dilakukan demi mengembalikan jasa para pengusaha tambang yang terlibat kampanye Pilpres. Kesan tersebut muncul lantaran, terdapat beberapa izin tambang skala besar yang juga akan selesai.

“Termasuk kontrak karya (KK). Agar bisa terjadi peralihan dari kontrak karya menjadi IUPK (izin usaha pertambangan khusus) secara langsung tanpa proses yang sulit. Padahal ada proses yang harus dilakukan, yakni harus masuk dalam wilayah pencadangan nasional dulu dan itu belum dilakukan.”

“Ini ada kecurigaan bahwa ini demi tambang yang mau habis kontraknya. Kita tahu hampir semua perusahaan tambang membiayai Pilpres, dan ada beberapa perusahaan tambang besar tersebut yang akan habis kontraknya dalam waktu dekat.”

Daftar Nama PKP2B Yang akan Berakhir Masa Berlakunya

Daftar Kontrak Karya Yang akan Berakhir Masa Berlakunya

Di tempat yang sama, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menyebut, substansi atau komposisi RUU Minerba 90 persen memfasilitasi pertambangan batu bara, sedangkan mengenai persoalan lingkungan hidup dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang tidak diakomodasi.

“Ada 56 kasus pertambangan tapi tidak ada ruang bagi veto masyarakat yang mejolak pertambangan masuk. Termasuk masyarakat adat. Padahal banyak tambang di wilayah kelola adat,” kata Merah.

Merah melanjutkan, dalam RUU Minerba kontroversial tersebut juga terdapat pasal yang dapat mengkriminaliasasi masyarakat. Termasuk bagi masyarakat yang menghalangi segala hal terkait usaha pertambangan. JATAM mencatat terdapat 85 orang yang sejauh ini sudah dikrimanilasasi terkait pertambangan.

“Kriminalisasi itu ada pada pasal 169. Dalam hal ini perusahaan lah yang diuntungkan. RUU ini tidak bicara tentang hak veto masyarakat dan lain sebagainya. Ini lebih berpihak pada investor. Selain itu ada 115 korban lubang tambang. Tapi ada wacana lubang tambang mau dijadikan wisata dan irigasi, ini apa2an?”