Tantangannya adalah menyamakan persepsi bahwa situ tersebut bisa disertifikatkan. Untuk itu, perlu dasar hukum proses pendaftaran situ yang tidak ada nilai perolehannya dan format formulir pendaftaran tanah khusus untuk situ.

Situ yang akan didaftar adalah kekayaan negara yang perolehannya tidak melalui pembebasan/jual-beli. Situ adalah kewenangan pusat yang tercatat sebagai barang milik negara/daerah serta data clear and clean atas lokasi yang akan disertifikatkan. Data Peta Komputerisasi Kegiatan Pertanahan juga berisi informasi mengenai kepemilikan lahan/bidang di sekitar situ yang ada kemungkinan masuk dalam badan situ.

Ada beberapa situ yang telah dimiliki pihak lain, seperti Situ Pondok Cina Universitas Indonesia (UI) milik Kementerian Pendidikan Tinggi UI, serta Situ Telaga Saat dan Situ Telaga Warna milik Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Perhutani. Informasi mengenai hak kepemilikan ataupun hak pakai pada lokasi yang diajukan sertifikasi seharusnya dapat diperoleh setelah dilakukan pendaftaran sertifikasi saat pendaftaran dana pendapatan negara bukan pajak yang harus dibayarkan.

Untuk itu, perlu ada surat edaran dan petunjuk teknis yang spesifik mengatur prosedur untuk sertifikasi situ. Formulir tersebut harus berbeda dari formulir pendaftaran sertifikasi untuk tanah umum atau lahan yang dibebaskan, seperti embung atau waduk. Prosedur administrasinya khusus dan berbeda dari sertifikat pribadi bukan kekayaan negara sehingga memudahkan dalam proses pendaftarannya.

Pemerintah perlu memberikan solusi cepat terhadap penolakan dan gugatan dari masyarakat yang berdampak hukum, seperti kasus bekas Situ Gunung Putri, Kabupaten Bogor; dan bekas Situ Antap, Kota Tangerang Selatan.

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Agraria (2018) mencatat situ yang telah disertifikatkan adalah Situ Pagam, Cogreg, Tlajung Udik, dan Rawa Lumbu. Situ yang telah didaftarkan adalah Situ Burangkeng, Ceper, Binong, dan Pondok Cina UI.

Beberapa situ yang sedang dalam proses administrasi di Provinsi Banten adalah Situ Bojong dan Cangkring di Kota Tangerang, Situ Ciledug dan Parigi di Kota Tangerang Selatan, serta situ Pasir Gadung dan Warung Rebo di Kabupaten Tangerang.

Situ yang sedang dalam proses administrasi di Provinsi Jawa Barat meliputi Situ Curug Semplak di Kota Bogor serta situ Malasari dan Telaga Saat milik KPS Perhutani. Ada pula Situ Rawa Jejer, Babakan, Cigorongsong, Lido, Tunggilis, Cipicung, Cicadas, Sanding, Rawa Sudat, dan Selabenda di Kabupaten Bogor. Di Kota Depok ada Situ Bahar, Sidomukti, Pedongkelan, Cinere, Ciming, dan Cilangkap. Selain itu, ada Situ Rawa Pulo di Kota Bekasi serta Situ Pegadungan, Liang Maung, Ciatra, Leungsir, Cipalahar, dan Taman di Kabupaten Bekasi.

Ke depan, pemerintah harus menuntaskan permasalahan pengelolaan situ, danau, embung, dan waduk, seperti berkurangnya tampungan situ akibat sedimentasi, misalnya Situ Bojong di Kabupaten Tangerang. Luasan situ berkurang akibat okupasi lahan oleh warga setempat, seperti di Situ Ciburial, Kabupaten Bogor. Peralihan fungsi situ menjadi sawah, kebun, atau perumahan, seperti yang terjadi di Situ Dadap, Kabupaten Tangerang. Kualitas airnya tercemar industri atau rumah tangga, seperti kasus Situ Bahar, Kota Depok. Kasus lain adalah prasarana situ yang tidak berfungsi baik, seperti Situ Burangkeng di Kabupaten Bekasi.

Penulis: Nirwono Joga
Pusat Studi Perkotaan

TERAS.ID | TEMPO.CO