“Termasuk satu motor dibawa,” kata pimpinan Orang Rimba Sungai Mendelang bernama Tumenggung. Saat ini motor itu ditempatkan di kantor polisi setempat.

Tumenggung mengatakan, Orang Rimba mengambil brondol karena kebun sawit itu dulunya hutan tempat mereka tinggal. Menurutnya, perusahaan secara sepihak menggantinya dengan sawit sehingga mereka tetap bertahan di sana.

“Kami sudah kehilangan sumber penghidupan kami. Tidak ado yang bisa dimakan, sejak musim wabah, tidak ada yang membeli babi,” kata Tumenggung.

Persoalan Orang Rimba dengan perusahaan PT SAL sudah terjadi sejak tahun 1990-an, sejak hutan tempat mereka tinggal dikonversi menjadi kebun sawit. Selama ratusan tahun, hutan merupakan rumah bagi Orang Rimba. Namun, sejak kehadiran kebun sawit, konflik terus terjadi. 

“Kami sungguh menyayangkan, persoalan ini terus berulang karena ketidakpekaan perusahaan dengan Orang Rimba yang ada di dalam perusahaan mereka,” kata Robert Aritonang Antropolog Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi.

Robert menyebutkan persoalan mendasar dari konflik ini adalah ketidakadilan yang diterima Orang Rimba. Mereka tidak dijadikan sebagai bagian dari perubahan yang dilakukan di hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka.

“Jika dilihat kasusnya, seolah Orang Rimba yang dianggap mencuri dan perusahaan bisa sewenang-wenang untuk menyerang mereka, menghancurkan rumahnya dan mengambil sepeda motor mereka,” ujar Robert.

Robert menyebutkan nasib yang dialami Kelompok Sikar akan terus berulang jika tidak ada penyelesaian yang memberikan ruang untuk Orang Rimba.

“Akan terus berulang, bentrok hari ini, besok bentrok lagi, diselesaikan, akan terus berulang, karena inti persoalannya tidak pernah disentuh,” katanya.

Lanjut Robert, saat ini terdapat 441 keluarga Orang Rimba yang hidup di dalam perkebunan sawit dan 230 di dalam kawasan hutan tanaman industri (HTI).

“Ini merupakan kelompok rentan dan mengalami kesulitan melanjutkan hidup, kesulitan mendapatkan pangan yang baik, dan kesulitan meningkatkan derajat kehidupan melalui pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai,” katanya.

Robert berharap negara hadir memberikan jaminan untuk Orang Rimba sebagaimana jaminan diberikan pada masyarakat lainnya, terutama saat pandemi Covid-19. 

"Orang Rimba sangat rentan terhadap wabah dan juga sangat rentan mengalami kesulitan pangan. Seharusnya mereka masuk kelompok yang dilindungi perusahaan. Sebab,  bagaimanapun perusahaan yang hadir di hutan mereka, bukan mereka yang menumpang di sana. Ini yang harusnya dipahami perusahaan,” pungkas Robert.

Manajer Hubungan Masyarat PT SAL Mochamad Husni menyanggah adanya penyerangan terhadap Orang Rimba kelompok Sikar. Menurutnya, pada saat kejadian, satpam perusahaan mengusir Orang Rimba yang masuk ke perkebunan sebagai bagian dari protokol operasional pencegahan Covid-19.

Menurut Husni, kasus itu dipicu oleh perkelahian antara lima satpam PT SAL dan delapan Orang Rimba.

“Mereka (satpam) dipukul hingga babak belur. Lalu untuk menghindari perkelahian, tim sekuriti mundur ke pos terdekat,” katanya.

Lebih jauh Husni menjelaskan, warga desa yang mendapati salah satu satpam dipukuli kemudian emosi. Pasalnya, satpam itu adalah warga dari desa mereka. Warga kemudian mengumpulkan 80-100 orang dan menyerang Orang Rimba di pondoknya.

“Saat ini, musyawarah dan langkah-langkah mediasi terus diupayakan agar permasalahan ini selesai,” kata Husni.

Namun, Manajer Komunikasi KKI Warsi Sukma Reni, perusahaan selalu berkelit dan mengalihkan konflik menjadi konflik horizontal. Hal itu termasuk merekrut orang desa sekitar dan mengadunya dengan Orang Rimba yang tinggal di dalam konsesi sawit. Menurut Reni, dalam sejarahnya Orang Rimba tidak berani melawan orang luar karena menyadari posisinya sebagai minoritas.

 “Mereka sadar mereka minoritas. Jadi mereka tidak akan melawan orang-orang sekitarnya termasuk orang desa dan perusahaan,” katanya kepada Betahita, Jumat, 15 Mei 2020

Reni mengatakan, PT SAL seolah hendak lepas tangan dari konflik ini.

“Padahal inti masalahnya adalah Orang Rimba kesulitan hidup sejak hutan mereka menjadi sawit. Mereka hanya bisa berburu babi. Kini masa pandemi babi tidak laku dijual, mereka ambil brondol dan itu yang dipersoalkan perusahaan,” pungkasnya.