BETAHITA.ID - Forum Musyawarah Masyarakat Adat Taman Nasional Kayan Mentarang (FoMMA) menerima penghargaan Equator Prize 2020 terkait inisiatif lingkungan hidup. Penghargaan diberikan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP) yang diumumkan pada 5 Juni 2020 bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Komunitas masyarakat adat tersebut terdiri dari 11 kelompok adat yang berada di lingkungan seluas 20.000 kilometer persegi di lingkungan Taman Nasional Kayan Mentarang, Kalimantan Utara, yang berbatasan langsung dengan wilayah Sabah, Malaysia.

"FoMMA berhasil mengadvokasi pengaturan pengelolaan kolaboratif pertama untuk Taman Nasional di Indonesia, di mana pemerintah dan otoritas adat memutuskan bersama pengelolaan dan akses sumber daya dan penggunaan hak-hak adat," demikian UNDP Indonesia dalam siaran pers, Jumat, 5 Juni 2020.

Equator Prize adalah penghargaan untuk 10 komunitas lokal dan masyarakat adat dari seluruh dunia yang menunjukkan solusi inovatif berbasis alam untuk mengatasi masalah keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Komunitas adat lain yang memenangkan penghargaan itu berasal dari Kongo, Ekuador, Guatemala, Kenya, Madagaskar, Meksiko, Thailand, serta Kanada dan Myanmar untuk pertama kalinya. Indonesia sendiri sebelumnya menyabet penghargaan ini pada 2019 melalui masyarakat Rumah Panjang Dayak Iban Sungai Utik, Kalimantan Barat.

Mereka terpilih dari 583 calon yang berasal dari 120 negara dalam seleksi oleh Komite Penasihat Teknis independen yang terdiri dari para pakar internasional.

Para pemenang itu masing-masing mendapatkan dana sebesar 10.000 dolar AS (sekitar Rp140 juta) serta kesempatan untuk bergabung dalam serangkaian acara khusus yang terkait dengan Majelis Umum PBB, KTT Alam PBB, juga Pekan Iklim Global pada akhir September 2020.

"Ketika negara-negara bergerak untuk membangun kembali dengan lebih baik setelah pandemi COVID-19, cara-cara inovatif untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, mengatasi perubahan iklim menjadi lebih penting daripada sebelumnya," kata Administrator UNDP, Achim Steiner.