(Baca Liputan Khusus: Jejak Korporasi Terduga Penyulut Api)

Yasir mengemukakan bahwa wilayah Provinsi Riau saat ini memasuki musim kemarau pertama, berbeda dengan daerah lain di Pulau Jawa yang saat ini masih mengalami musim hujan.

"Riau punya karakteristik yang berbeda karena kebalikannya apabila di Jawa kondisi basah, maka di Riau kering. Sekarang Riau sedang musim kemarau yang pertama sampai bulan April," katanya.

Menurut dia, suhu udara di Riau berkisar 32 sampai 33 derajat Celsius dan kelembabannya udaranya tergolong rendah sehingga udara terasa panas dan gerah. "Sampai saat ini juga belum ada peluang akan hujan," katanya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edwar Sanger mengatakan bahwa cuaca yang panas dan jumlah titik panas yang meningkat drastis membuat wilayah Riau rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan.

"Titik panas melejit, namun sedang kami koordinasikan apakah masih berupa titik panas atau sudah titik api," katanya.

Ia mengatakan bahwa Satuan Tugas Karhutla Riau berusaha mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada untuk mencegah dan menangani kebakaran lahan sambil menunggu bantuan helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pemerintah Provinsi Riau memberlakukan status siaga darurat karhutla mulai dari Februari hingga akhir Oktober 2021 guna mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bisa diantisipasi jelang musim kemarau. Ia tak ingin masalah kabut asap di Indonesia akibat karhutla jadi pembahasan dalam forum pertemuan negara Asia Tenggara (ASEAN).

"Jangan sampai kita ini malu di ASEAN Summit, pertemuan negara-negara ASEAN ada satu dua tiga negara yang membicarakan lagi mengenai ini. Dalam lima tahun ini sudah enggak ada, jangan sampai dibuat ada lagi. Saya titip itu, malu kita. dipikir kita enggak bisa menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi dalam rapat di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Ia menerangkan, kasus karhutla saat ini sudah mengalami penurunan sebesar 88,63 persen dibandingkan 2015. Jokowi meminta capaian tersebut dipertahankan dengan mengutamakan upaya pencegahan dan tidak berkompromi terhadap pembakar hutan dan lahan.

"Saya kira Kapolri tahu apa yang harus dilakukan di sini, karena kita sudah pengalaman lakukan kemarin-kemarin. Penegakan hukum kepada siapa pun yang karhutla baik di konsesi milik perusahaan atau masyarakat sehingga betul-betul ada efek jera. Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana," katanya.

Berdasarkan, data yang dipaparkan Polri pada 2020 diketahui bahwa jumlah area yang terbakar akibat karhutla mencapai 15,70 hektare. Jumlah itu disebut mengalami penurunan sebesar 95,59 persen dibandingkan 2019 yang mencatat seluas 535,84 hektare terbakar.

Dalam amanatnya, Jokowi meminta penegakan di lapangan terkonsolidasi dan terorganisasi. Menurutnya, deteksi dini harus dilakukan dengan mewajibkan setiap desa melaporkan diri bila menemukan api dalam skala kecil dengan memanfaatkan teknologi.

"Di desa itu kalau sudah ada api kecil itu harus segera memberitahukan agar segera bisa tertangani di depan. Bukan sudah terlanjur besar baru ketahuan, sulit memadamkan. semua harus digalakkan untuk melakukan deteksi dini.

ANTARA NEWS | REPUBLIKA