Andri mengatakan, Majelis Halim seharusnya mempertimbangkan pendapat keahlian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum penggugat. Di antaranya, saksi ahli neurologi dari Amerika Serikat, ahli kesehatan publik, ahli pengendalian pencemaran udara, ahli hukum administrasi negara, komisioner Komnas HAM, hingga menyampaikan Amicus Curiae dari Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, David R. Boyd. 

Lebih lanjut, Andri menilai bahwa pemerintah sebenarnya sudah mengetahui mengenai kewajiban dalam penanganan masalah lingkungan, khususnya pencemaran udara. Dia menyebut, hal itu sudah jelas tertulis mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri hingga peraturan gubernur.

“Dalam memutuskan gugatan ini, menurut saya, caranya cukup sederhana. Ada kewajiban yang ditulis dalam undang-undang. Mulai dari PP, Permen LH sampai Pergub. Nah itu semua sudah dilaksanakan dengan benar atau tidak?” tukas Andri.

Salah satu penggugat, Inaya Wahid, mengaku sangat berharap jika gugatan ini akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dia menginginkan, ada langkah nyata yang jelas, terukur, dan berbasiskan sains, yang dilakukan oleh pemerintah untuk segera mengatasi polusi udara Jakarta. 

“Yang pasti jangka pendeknya, saya ingin para hakim mengabulkan gugatan kami untuk seluruhnya. Karena saya yakin bukan hanya kami yang menghirup langsung udara di sini dan merasakan betapa nggak enaknya udara Jakarta. Tapi, saya yakin para Hakim juga merasakan betapa tidak nyaman dan tidak enaknya udara di Jakarta,” ungkap Inaya. 

Lebih dari itu, kata Inaya, para penggugat berharap jika nanti Majelis Hakim mengabulkan gugatan ini, perubahan kebijakan yang harus segera dibuat oleh pemerintah dalam mengendalikan pencemaran udara, bukan hanya sebagai kebijakan politis yang berlaku di periode pemerintah saat ini. 

“Ketika pemerintahan saat ini berganti, jangan sampai kemudian berubah lagi kebijakannya. Harapan kami, pemerintah juga mau melibatkan masyarakat secara luas untuk menyusun kebijakan. Seperti pemerintah China yang menggandeng masyarakat untuk mengampanyekan problem-problem yang bisa muncul dari PM2.5. Jadi, publik juga sadar bahwa hak mereka dan sedang dipenuhi oleh pemerintah,” jelasnya. 

Tim advokasi penggugat, Ayu Eza Tiara, optimistis bahwa Majelis Hakim akan memenangkan gugatan. Alasannya, dalam proses persidangan yang sudah berlangsung hampir dua tahun tersebut, para kuasa hukum tergugat beberapa kali menghadirkan saksi-saksi yang tidak kompeten. Bahkan, ada salah satu saksi ahli yang dihadirkan oleh salah satu kuasa hukum tujuh lembaga negara itu sempat menyampaikan bahwa pemerintah lalai dalam melakukan pemenuhan hak udara bersih dan sehat. 

“Saksi ahli dari tergugat justru secara jelas menyampaikan bahwa pemerintah lalai melakukan pemenuhan hak-hak atas udara bersih dan sehat. Ini jadi poin penting bahwa ahli dari tergugat saja pro dengan kami. Jadi, saya rasa tidak ada alasan lagi dari tim hukum Tergugat untuk mengaku bahwa pemerintah sudah melakukan hal yang sebaik mungkin. Bahkan, yang diklaim sudah sebaik mungkin itu malah disebut saksi ahli masih tidak efektif dan tidak maksimal,” jelas Ayu. 

Sidang putusan Gugatan Warga Negara atas Pencemaran Udara Jakarta dijadwalkan digelar di Ruang Sidang Prof.Dr.H M Hatta Ali SH MH Pengadilan Negeri Jakarta pada 20 Mei mendatang.