“Satu hal yang seringkali luput adalah adanya kewajiban dalam aspek penegakan hukum,” ujar Agung. Inpres  menginstruksikan KLHK untuk mengambil langkah hukum dan/atau tuntutan ganti rugi atas  penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit. Namun, tidak ada instruksi lebih lanjut yang  diberikan kepada aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan/atau Kepolisian untuk tindak  lanjutnya. 

Untuk permasalahan ini, Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan dari Indonesian Center for  Environmental Law (ICEL), Adrianus Eryan mengatakan konteks penegakan hukum menjadi relevan dan  penting apabila pemerintah memang serius melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit  melalui pelaksanaan Inpres. Jika memang kewajiban dalam Inpres belum seluruhnya selesai  dilaksanakan, maka menjadi semakin relevan dan mendesak bagi presiden untuk memperpanjang  sekaligus memperkuat Inpres Moratorium Sawit. 

Senada dengan hal itu, Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch mengatakan meski belum optimal, capaian  implementasi moratorium sawit patut diapresiasi. Memang perbaikan tata kelola sawit yang menjadi cita cita besar masih jauh dari harapan. 

“Namun jika inpres ini benar-benar tidak dilanjutkan maka ini akan  sangat mengkhawatirkan, hutan akan terancam, ekspansi sawit akan terus terjadi serta dapat  berujung pada meningkatkan konflik di masyarakat,” kataya.

Rahmadha, Juru Kampanye Sawit Kaoem Telapak (KT) menambahkan, pentingnya perbaikan  tata kelola sawit berpengaruh terhadap keberterimaan sawit Indonesia di pasar global. Negara negara pasar seperti Uni Eropa (UE), Inggris, dan Amerika Serikat saat ini sedang  mengembangkan legislasi uji tuntasnya untuk memastikan bahwa semua komoditas produk yang  dijual di pasar mereka bebas dari deforestasi dan degradasi lahan. 

”Sejauh ini Kaoem mencatat uji tuntas  yang sedang disusun UE dan Amerika Serikat kemungkinan besar akan menambahkan skema  benchmarking di mana negara-negara dengan sejarah deforestasi yang tinggi akan memiliki  persyaratan pelaporan dan penelusuran yang lebih ketat pula,“ katanya. 

Jika moratorium sawit diperpanjang  dan diperkuat, sehingga berdampak pada perbaikan tata kelola, maka sawit Indonesia berpeluang tergolong komoditas low risk dan memudahkan pasar Eropa dan Amerika akan menerima.

Sementara itu dari sisi Hak Asasi Manusia, Andi Muttaqien, Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengatakan Inpres Moratorium Sawit merupakan salah satu skenario penting yang telah disusun oleh Pemerintah, dalam merespon berbagai isu keberlanjutan di sektor  perkebunan sawit, seperti persoalan tumpang tindih lahan perkebunan sawit di kawasan hutan yang juga berdampak pada persoalan HAM. 

Selain itu, lanjut dia, Inpres Moratorium Sawit pula merupakan manifestasi  dari kewajiban Negara dan bagian proses uji tuntas HAM dalam melindungi keberlanjutan masyarakat khususnya di wilayah yang memiliki pelanggaran HAM yang tinggi, tidak terkecuali di  area perkebunan sawit. “Untuk itu, penting bagi Pemerintah untuk melanjutkan dan memperkuat  kebijakan moratorium ini kedepan,” ujar Andi.

Dukungan perpanjangan kebijakan moratorium sawit juga datang dari masyarakat secara umum.  Melalui petisi change.org yang bertajuk “Pak Jokowi Tolong Perpanjang Moratorium Sawit, Supaya  Hutan Indonesia Tetap Lestari”, terdapat sebanyak 3.461 orang yang menuntut moratorium sawit  tetap terus dilakukan.  

Selain itu pada Jumat, 17 September 2021 Koalisi Moratorium Sawit juga telah mengirimkan surat  terbuka kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan perpanjangan kebijakan moratorium  sawit. Harapan dari Koalisi Moratorium Sawit, Presiden dapat memperpanjang dan memperkuat  kebijakan moratorium sawit untuk masa depan hutan Indonesia.