LIPUTAN KHUSUS:
Dua Negara Protes Kebijakan Larangan Ekspor Batubara Indonesia
Penulis : Sandy Indra Pratama
Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korsel Yeo Han Koo bahkan mengadakan pertemuan darurat secara virtual dengan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi.
Energi
Senin, 10 Januari 2022
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Korea Selatan (Korsel) dan Jepang mengecam larangan ekspor batu bara yang diberlakukan Pemerintah Indonesia mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Kedua negara itu memprotes kebijakan larangan ekspor batu bara sementara di tengah tingginya permintaan terhadap komoditas tersebut.
Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korsel Yeo Han Koo bahkan mengadakan pertemuan darurat secara virtual dengan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi.
"Mendag Yeo menyampaikan keprihatinan pemerintah (Korea Selatan) atas larangan ekspor batu bara Indonesia dan sangat meminta kerja sama Pemerintah Indonesia agar pengiriman batu bara segera dimulai kembali," tutur kementerian dalam siaran pers seperti dilansir CNN dari kantor berita Yonhap, akhir pekan lalu.
Menjawab Yeo, Lutfi mengungkapkan Indonesia sangat menyadari kekhawatiran Korea Selatan akan ketersediaan batu bara. Oleh karena itu, dia akan berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan lancar.
Kedua menteri tersebut sepakat tentang pentingnya kerja sama dalam jaringan pasokan batu bara di global. Selain itu, kedua negara juga menekankan perlunya upaya bilateral demi menjamin rantai pasokan komoditas yang stabil.
Sebelumnya, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji juga mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk mencabut larangan ekspor batu bara.
Kenji mengatakan beberapa pembangkit listrik dan manufaktur Jepang mengandalkan batu bara yang diimpor dari Indonesia. Larangan ekspor batu bara disebut akan berdampak serius terhadap aktivitas perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat di Jepang.
"Industri di Jepang secara reguler mengimpor batu bara dari Indonesia untuk pembangkit listrik dan manufaktur (sekitar 2 juta ton per bulan). Oleh karena itu, kami meminta untuk segera mencabut larangan ekspor batu bara ke Jepang," tulis Kenji dalam suratnya, Rabu pekan lalu.
Ia menambahkan kebutuhan energi di negeri sakura saat ini sedang tingi-tingginya karena Jepang sedang menghadapi musim dingin. Kenji pun menawarkan sebuat alternatif lain, yakni dengan tetap membuka keran ekspor batu bara jenis High Calorific Value (HCV) yang digunakan di Jepang.
"Jepang kebanyakan mengimpor batu bara jenis High Calorific Value (HCV) dari Indonesia, di mana berbeda dengan batu bara jenis Low Calorific Value (VCL) yang digunakan oleh pembangkit PLN," imbuh dia.
Saat ini, Kenji mengaku setidaknya terdapat lima kapal pengangkut batu bara yang masih menunggu keberangkatan ke Jepang. Ia meminta secara khusus agar kelima kapal tersebut diberikan izin untuk berangkat secepat mungkin.
Sebagai informasi, Kementerian ESDM melarang perusahaan batu bara dalam negeri untuk melakukan ekspor mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022.
Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) khususnya untuk pembangkit listrik yang dimiliki PT PLN (Persero).
Akan Luhut Selesaikan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespons protes yang dilontarkan Pemerintah Jepang atas kebijakan larangan ekspor batu bara oleh Pemerintah Indonesia.
Ia berjanji bakal menuntaskan protes tersebut secara baik-baik pada besok, Sabtu (7/1), saat rapat terkait polemik krisis pasokan batu bara diselesaikan.
"Ya besok saja kita jawab semua. Pokoknya kita selesaikan baik-baik lah. Tuntas semua nanti," katanya kepada wartawan,
Dia menuturkan urusan komunikasi dengan kedua negara tersebut merupakan tugas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. "Saya kira (komunikasi) urusan mendag itu," imbuh dia.
Luhut menambahkan hasil rapat koordinasi untuk menyelesaikan krisis pasokan batu bara bakal diselesaikan besok. Rapat telah berlangsung sejak Kamis (6/1) kemarin.
"Besok saja masih dirapatin, lagi difinalkan. Mudah-mudahan besok sudah selesai," ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Jepang memprotes larangan ekspor batu bara yang diberlakukan Indonesia hingga 31 Januari 2022. Hal itu tertuang dalam surat yang dikirimkan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji.