"Konsesi tambang perusahaan ini berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kasimbar dan Tinombo Selatan," kata Melky, Selasa (15/2/2022).

Dalam dokumen Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) KemenkumHAM, pengurus dan pemegang saham PT Trio Kencana antara lain, Goan Umbas sebagai Komisaris dengan jumlah kepemilikan saham sebanyak 1.205 lembar saham. Kemudian ada nama H. Surianto sebagai pendiri yang menduduki posisi sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham mayoritas, sebanyak 2.810 lembar saham. Selain dua nama itu, ada nama H. Syahrussiam Abdul Mujib sebagai Direktur Utama dan Rendy Umbas sebagai Direktur.

H. Surianto selaku pemegang saham mayoritas PT Trio Kencana tercatat pernah menjadi anggota DPRD Tanah Bumbu dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada periode 2009-2014. Pada 29 Oktober 2018, H. Surianto dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN Kalimantan Selatan untuk periode 2015-2020.

Tak hanya itu, H. Surianto juga diketahui menjabat sebagai Ketua Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Kota Parepare periode 2021-2025 dan telah dilantik pada Sabtu, 18 Desember 2021 lalu.

Sementara Goan Umbas, yang merupakan komisaris dan pemegang saham di PT Trio Kencana tercatat pernah menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat Daerah Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Tengah melalui SK 05-0450/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 yang ditandatangani pada 10 Mei 2011. Dalam SK yang sama, H. Longki Djanggola--Gubernur Sulawesi Tengah saat itu--diangkat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Tengah.

"Dengan demikian, penerbitan izin tambang operasi produksi PT Trio Kencana pada 2020 lalu itu diduga penuh dengan transaksional antara gubernur selaku pemberi izin sekaligus ketua partai politik dengan pengusaha tambang yang berada di partai politik yang sama," ungkap Melky.

Kemudian, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, yang tengah berkuasa saat ini, dalam perjalanan politiknya tak pernah berpihak pada perjuangan warga dalam menolak ekspansi industri tambang di Sulawesi Tengah. Pada Pilgub Sulteng 2020 lalu misalnya, Rusdy secara terang-terangan mendorong sektor tambang sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian warga.

Rusdy pernah menyebut, pengelolaan tambang emas adalah salah satu strategi yang paling cepat untuk meningkatkan pendapatan. Kalau semua itu dikelola dengan baik, anggaran Rp100 miliar bagi hasil dengan investor, ia ibaratkan seperti kacang-kacang.

Sehingga tidak heran ketika dalam polemik tambang di Parigi Moutong, Rusdy justru mengeluarkan pernyataan kontroversial. Mulai dari mendorong agar para koordinator lapangan aksi penolakan tambang ditangkap. Bahkan yang terbaru, melalui Tenaga Ahli Gubernur Sulteng M Ridha Saleh alias Edang, Rusdy mengusulkan untuk melakukan penciutan luasan konsesi tambang PT Trio Kencana.

"Padahal, aksi penolakan tambang yang memakan korban tewas itu, berangkat dari kebijakan pemerintah yang ngawur, tidak melibatkan rakyat, berikut janji menemui massa aksi yang tidak ditepati oleh gubernur."

Usulan penciutan wilayah pertambangan itu, lanjut Melky, juga tidak sejalan dengan aspirasi dan tuntutan warga, yaitu mencabut izin tambang operasi produksi PT Trio Kencana. Sekalipun penciutan itu dilakukan, tentu saja tidak berpengaruh signifikan terhadap daya rusak yang akan terjadi, apalagi yang akan beroperasi adalah pertambangan emas yang membutuhkan lahan dan air skala besar, berikut zat-zat kimia beracun yang digunakan berpotensi besar berdampak pada kesehatan warga dan produktivitas pertanian dan perikanan.

"Berangkat dari hal itu, Jatam mendesak Menteri ESDM untuk segera mencabut izin tambang PT Trio Kencana dan mendesak KPK untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan izin operasi produksi PT Trio Kencana pada tahun 2020 lalu, berikut dugaan korupsi yang melibatkan gubernur Rusdy Mastura dan PT Trio Kencana," tutup Melky.

Seperti diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa dilakukan ratusan warga dari Kecamatan Toribulu, Kasimbar, dan Tinombo Selatan dengan cara menutup jalan, Sabtu (12/2/2022) kemarin. Unjuk rasa yang dilakukan lantaran Gubernur Sulteng inkar janji untuk bertemu massa aksi.

Unjuk rasa itu kemudian dijawab dengan tindakan represif dari aparat kepolisian. Aksi lanjutan dari warga itu, menyebabkan seorang peserta aksi, Aldi (21), tewas tertembak, 59 peserta aksi lainnya ditangkap secara semena-mena dan sempat ditahan di Polres Parigi Moutong.