"Kalau perlu pindahkan pabrik smelter nikel di negerinya. Bisa jadi mesin bekas yang dipindahkan itu diakui sebagai mesin baru, harganya digelembungkan agar seolah-olah nilai investasinya jumbo sehingga dapat fasilitas bebas pajak (tax holiday), memperoleh tax allowance, investment allowance, dan super deduction tax," ujar Faisal.

Terkait dengan tenaga kerja asing, Faisal menyebut sudah ratusan ribu pekerja yang didatangkan. Kebanyakan pekerja itu, ungkapnya, menggunakan via kunjungan (visa turis), sehingga tak membayar pungutan US$100 per bulan per pekerja. Upahnya berkisar Rp15 juta sampai Rp50 juta.

"Tenaga ahli kah mereka? Kebanyakan bukan, kebanyakan lulusan SLTA atau lebih rendah. Ada sopir forklift, sopir alat berat, satpam, tenaga statistik, petugas asrama, dan banyak lagi," ujarnya.

Faisal menilai sejauh ini tak ada gelagat dari pemerintah untuk melakukan audit atas fasilitas fiskal luar biasa yang mereka terima dan audit tenaga kerja yang ditengarai menyalahi aturan.

"Negara berpotensi mengalami kerugian ratusan triliun rupiah. Tak pernah terdengar suara dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Tenaga Kerja," ungkapnya.

Faisal lebih jauh mengatakan, berulang kali penguasa mengumbar bahwa ekspor naik ratusan persen, tetapi devisanya terbang semua.

"Jadi, apa yang Penguasa banggakan? Bangga jadi pendukung industrialisasi di China?" keluhnya.

Faisal juga menyoroti langkah perusahaan asing yang mulai menguasai tambang nikel. Para pengusaha itu.kata dia, mulai mengurangi pembelian bijih nikel dari penambang nasional.

"Selain berasal dari tambang sendiri, pengadaan bijih nikel meraka juga didukung oleh BUMN tambang yang telah menandatangani kontrak penjualan jutaan bijih nikel dengan mereka (pemilik smelter nikel)," ungkapnya.

"Penguasa tampaknya tutup mata atau "melindungi" praktik eksploitasi sumber daya alam oleh mereka yang merusak lingkungan," ungkap Faisal Basri.