LIPUTAN KHUSUS:

Dewan Adat Papua tetap Tolak Pemekaran


Penulis : Tim Betahita

Dewan Adat Papua tetap menolak pemekaran Papua, karena pemekaran wilayah di Papua tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Papua.

Aktivis HAM Papua

Kamis, 28 Juli 2022

Editor : Sandy Indra Pratama

BETAHITA.ID -  Ketua Dewan Adat Papua atau DAP versi Kongres Luar Biasa, Dominikus Surabut menyatakan Dewan Adat Papua tetap menolak pemekaran Papua dan pembentukan tiga provinsi hasil pemekaran itu.

Hal itu dinyatakan Surabut sebagai pembicara dalam seminar “Pemekaran daerah Otonom Baru Papua Untuk Siapa”? yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Wilayah Timur Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia di Aula Kampus USTJ, Kota Jayapura, pada Rabu (27/7) perti diberitakan kantor berita jubi.id.

Surabut mengatakan Dewan Adat Papua tetap menolak pemekaran Papua, karena pemekaran wilayah di Papua tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Menurutnya, pemekaran wilayah justru membuat masyarakat adat Papua akan tersingkir dari ruang hidupnya.

“Masyarakat adat Papua sedang diobrak-abrik. Jadi, masyarakat adat sudah tidak punya masa depan [dengan hadirnya pemekaran],” ujarnya.

Masyarakat Adat Malind di Kampung Buepe, Distrik Kaptel, Kab. Merauke, melakukan aksi pemalangan terhadap aktivitas perusahaan hutan tanaman industri (HTI), PT Plasma Nutfah Marind Papua (PNMP) sejak Jumat (10/6/2022).

Menurut Surabut, pemekaran hanya akan membuka peluang eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua, sebagaimana yang saat ini sedang terjadi di Kabupaten Mimika. Ia mengkhawatirkan masyarakat Papua akan terpecah belah pasca pemekaran Papua, karena perebutan sumber daya alam semakin keras.

“Kesatuan orang Papua sudah mulai dihancurkan [dengan hadirnya pemekaran]. Pemekaran itu sudah tidak memenuhi standar atau syarat [pemekaran dan pembentukan Daerah Otonom Baru],” katanya.

Surabut menyatakan struktur masyarakat adat Papua harus diperkuat. Masyarakat adat juga harus dididik agar memiliki kesadaran untuk tidak menjual tanah adat untuk kepentingan apa pun itu. “Kami harus berada (ikut) hukum adat, dan bersama-sama masyarakat adat melakukan konsolidasi,” ujar Surabut. Juru Bicara Petisi Rakyat, Jefry Wenda menyatakan pemekaran tidak akan memberikan kepastian hidup bagi Orang Asli Papua. Menurut Wenda, pemekaran Papua justru akan meningkatkan eskalasi konflik bersenjata di Papua, dan mengorbankan masyarakat Papua.

Ia menyatakan Otonomi Khusus Papua maupun pemekaran Papua bukan keinginan rakyat di Papua, dan rakyat Papua tidak pernah meminta Otonomi Khusus Papua ataupun pemekaran Papua. “Bicara tentang Otonomi Khusus Papua atau pemekaranm rakyat Papua tidak pernah minta,” katanya.