LIPUTAN KHUSUS:
Kemana Arah Rp14 Triliun Dana Lingkungan Hidup?
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
Ada lebih dari Rp14 triliun dana lingkungan hidup yang dikelola BPDLH. Presiden minta agar dana tersebut tidak diecer-ecer.
Lingkungan
Selasa, 27 Desember 2022
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Ada lebih dari Rp14 triliun dana lingkungan hidup yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Dana tersebut akan difokuskan pada beberapa sektor, mulai dari kehutanan hingga sampah.
Dalam sambutannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPDLH Tahun 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar anggaran yang pegang BPDLH difokuskan untuk kegiatan-kegiatan nyata yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ia mewanti-wanti agar dana itu tidak diecer-ecer sembarangan.
"Jangan sampai semuanya nanti anggaran ini diecer-ecer ke mana-mana akhirnya tidak kelihatan dan tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia,” ujar Jokowi, Rabu (21/12/2022).
Menurut Jokowi, banyak aktivitas lingkungan hidup yang harus dikerjakan, mulai dari urusan sampah, konservasi fauna, konservasi flora, rehabilitasi hutan mangrove, rehabilitasi hutan hujan tropis, hingga rehabilitasi lahan gambut.
Ia pun meminta agar dana BPDLH diprioritaskan pada satu kegiatan, yaitu pengelolaan sampah. Karena menurutnya, hingga saat ini belum ada daerah di Tanah Air yang berhasil dalam hal itu.
“Coba saya minta gubernur sudah ada yang beres belum urusan sampah? Ada yang tunjuk jari? Belum. Ada yang tunjuk jari, besok langsung saya cek ke lapangan. Belum ada, karena saya tahu belum ada,” tutur Jokowi.
Selain pengelolaan sampah, Jokowi juga mendorong agar dana yang ada di BPDLH dimanfaatkan untuk pengelolaan lahan mangrove yang dinilai mampu melakukan reduksi 8 hingga 12 kali lipat dari hutan biasa.
“Sudah konsentrasi di situ karena banyak lahan mangrove kita yang memang harus kita perbaiki, konsentrasi di situ,” ucap Presiden.
Dalam pengelolaan lahan mangrove, Presiden meminta agar disiapkan secara matang, mulai dari pembibitan hingga penanamannya. Presiden ingin agar pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam hal pengelolaan lahan mangrove.
“Saya kira kerja sama seperti itu yang kita inginkan, konkret, nyata, bisa dikalkulasi, bisa dilihat, bisa dihitung. Kalau ndak, lupakan,” ujar Presiden.
Berbeda dengan ujaran Presiden yang minta difokuskan ke sampah dan mangrove, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto justru meminta dana lingkungan hidup itu difokuskan pada beberapa sektor, seperti kehutanan, energi sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, pertanian, kelautan perikanan, transportasi hingga industri sampah dan limbah.
Dikatakannya, daya yang dikelola BPDLH di luar skema APBN telah mencapai USD968,6 juta atau sekitar Rp14,52 triliun yang berasal dari dana reboisasi kehutanan, global environment facility, Bank Dunia, Ford Foundation dan lainnya.
"25 gubernur hadir untuk menjelaskan mengenai BPDLH, yang bisa dikerjasamakan dengan daerah. Kegiatan ini bisa difokuskan kepada sektor-sektor (tersebut)," kata Arilangga, dikutip dari Antara.
Menurutnya, BPDLH dapat menjembatani hasil COP21 atau Kesepakatan Paris 2015 dan hasil KTT G20 terkait komitmen terbaru Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri, dan 43,2 persen dengan bantuan internasional.
Pada 2018 pemerintah membentuk BPDLH dan fungsinya sebagai vehicle pembiayaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dananya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah."
Share
