LIPUTAN KHUSUS:
Uni Eropa Beri Lampu Hijau Rombak Kebijakan Pasar Karbon
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
Dari 27 negara Uni Eropa, 24 negara memilih untuk mendukung reformasi tersebut. Polandia dan Hungaria menentangnya, sementara Belgia dan Bulgaria abstain.
Iklim
Rabu, 26 April 2023
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Negara-negara Uni Eropa pada Selasa (25/4/2023) memberikan persetujuan akhir untuk perombakan terbesar hingga saat ini terhadap pasar karbon Eropa, yang akan membuat polusi menjadi lebih mahal dan mempertajam alat utama blok beranggotakan 27 negara tersebut untuk mengurangi emisi karbon dioksida (CO2).
Sistem perdagangan karbon pertama di Dunia ini sejak 2005 telah memaksa pembangkit listrik dan pabrik-pabrik untuk membeli izin ketika mereka mengeluarkan CO2, dan telah mengurangi emisi dari sektor-sektor tersebut sebesar 43%.
Para anggota Uni Eropa menyetujui kesepakatan yang disetujui tahun lalu oleh para negosiator dari negara-negara Uni Eropa dan Parlemen, untuk mereformasi pasar karbon guna mengurangi emisi sebesar 62% dari tingkat emisi 2005 pada 2030, yang dirancang untuk memenuhi target pengurangan emisi Uni Eropa.
Setelah hampir dua tahun negosiasi Uni Eropa, persetujuan negara-negara anggota berarti kebijakan ini akan disahkan menjadi undang-undang. Parlemen Uni Eropa menyetujui kesepakatan tersebut pekan lalu.
Dari 27 negara Uni Eropa, 24 negara memilih untuk mendukung reformasi tersebut. Polandia dan Hungaria menentangnya, sementara Belgia dan Bulgaria abstain.
Polandia, yang sebelumnya menyerukan agar pasar karbon ditangguhkan atau harganya dibatasi untuk meringankan beban industri, mengatakan bahwa kebijakan iklim Uni Eropa menetapkan tujuan-tujuan yang tidak realistis.
Reformasi ini akan meningkatkan biaya polusi untuk sektor-sektor termasuk manufaktur semen, penerbangan dan perkapalan, sementara juga mengumpulkan miliaran euro melalui penjualan izin CO2, agar pemerintah nasional dapat berinvestasi dalam upaya-upaya ramah lingkungan.
Industri berat akan kehilangan izin CO2 gratis yang saat ini mereka terima pada 2034, sementara maskapai penerbangan akan kehilangan izin tersebut mulai 2026, sehingga membuat mereka harus menanggung biaya CO2 yang lebih tinggi. Emisi dari kapal akan ditambahkan ke dalam skema ini mulai 2024.
Negara-negara juga menyetujui kebijakan pertama di dunia dari Uni Eropa untuk menerapkan pungutan pada impor barang berkarbon tinggi mulai 2026, yang menargetkan baja, semen, aluminium, pupuk, listrik, dan hidrogen.
Pungutan perbatasan karbon bertujuan untuk menempatkan industri Uni Eropa dan pesaing asing pada pijakan yang sama, untuk menghindari produsen Uni Eropa pindah ke wilayah dengan aturan lingkungan yang kurang ketat.
Harga izin karbon Uni Eropa telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh antisipasi terhadap reformasi. Izin karbon Uni Eropa diperdagangkan sekitar 88 euro per ton pada Selasa, setelah nilainya naik lebih dari tiga kali lipat sejak awal 2020.
Negara-negara Uni Eropa juga mendukung rencana untuk meluncurkan pasar karbon Uni Eropa yang baru yang mencakup emisi dari bahan bakar yang digunakan pada mobil dan bangunan pada 2027, ditambah dengan dana Uni Eropa sebesar 86,7 miliar euro untuk mendukung konsumen yang terkena dampak biaya.
Share
