Atas tindakannya tersebut, penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2,5 miliar.

Kasus pengangkutan kayu olahan berdokumen palsu ini terungkap berawal dari Operasi Penegakan Hukum LHK di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan yang dilaksanakan oleh tim Operasi Seksi Wilayah II Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Tim menemukan adanya aktivitas pengangkutan kayu olahan menggunakan satu unit truk berwarna merah di Jalan Raya Tenggarong ke arah Samarinda, truk tersebut dikemudikan oleh tersangka HD.

Tim kemudian melakukan penghentian truk dan memeriksa dokumen SKSHH. Merasa ada kejanggalan dengan dokumen SKSHH-KO dengan No. KO.A.0848351 yang dibawa tersangka HD, tim melakukan pengecekan keabsahan dokumen tersebut dan didapati ternyata tidak sesuai dengan dokumen di aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Kementerian LHK.

Setelahnya, tim juga mendapati pengangkutan kayu olahan dengan menggunakan satu unit truk berwarna kuning yang dikemudikan oleh tersangka MH. Tim melakukan pengecekan dokumen SKSHHK-KO dengan No. KO.A.0834722 dan didapatkan pula dokumen tersebut tidak sesuai aturan peraturan perundangan atau SKSHHK palsu.

Tersangka MH dan HD kemudian dibawa dan diamankan di Balai Gakkum LHK Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda untuk diproses lebih lanjut. Dari keterangan kedua tersangka, penyidik memanggil HA yang memiliki peran sebagai pembuat dokumen SKSHHK-KO palsu dan tidak terdaftar di aplikasi SIPUHH online Kementerian LHK. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menetapkan ketiganya sebagai tersangka.