Dana JETP diperoleh dari negara anggota International Partners Group (IPG) yang berkomitmen memberikan USD20 miliar untuk membantu usaha dekarbonisasi Indonesia. Sayangnya dalam perhelatan KTT G7 beberapa waktu lalu, Jepang sebagai anggota IPG dan tuan rumah KTT malah mendorong Green Transformation (GX) Policy yang memuat perluasan penggunaan LNG, PLTU batubara dengan co-firing ammonia, hydrogen, hingga CCS.

“Kita patut mempertanyakan komitmen negara anggota IPG dan mitra negaranya termasuk Indonesia dalam keseriusan mengatasi krisis iklim karena komitmen tersebut masih belum tercermin dalam tindakan nyata malah sebaliknya sibuk mendorong penggunaan teknologi solusi palsu”, ujar Novita.

Novita menyebut teknologi CCUS yang mahal dan riskan tidak seharusnya masuk dalam skema JETP. Teknologi ini hanya upaya kosmetik yang membantu industri energi fosil melindungi kepentingan bisnis mereka, dan malah berpotensi menghambat Indonesia dari target dekarbonisasi dan mencapai target Perjanjian Paris. Begitu pula dalam ekstraksi gas dan minyak, yang notabene masih menyokong ekstraksi fosil, teknologi ini tidak boleh digunakan.

Para ilmuwan IPCC telah memperingatkan kita semua bahwa laju angka pemanasan global telah mencapai 1,1°C akibat penggunaan energi fosil, dan aksi iklim yang dilakukan masih belum cukup dalam mengatasi dampak krisis iklim.

Sekretaris jenderal PBB Antònio Guterres, lanjut Novita, menyatakan saat ini umat manusia berjalan menuju bencana, begitu banyak industri energi kotor yang bersedia mempertaruhkan semuanya pada angan-angan, teknologi yang belum terbukti, dan solusi muluk daripada bertindak mengurangi produksi energi fosil itu sendiri.

“Aksi iklim seharusnya dilakukan secara serius, ambisius, tanpa memasukkan solusi palsu, dan dengan segera mengakhiri ketergantungan terhadap energi fosil untuk dapat memastikan masa depan berkelanjutan bumi yang layak ditinggali untuk semua,” ucap Novita.

Novita berpendapat, pemerintah tidak seharusnya mendorong ketergantungan pada teknologi seperti CCUS di sektor kelistrikan, yang lebih mahal dan tidak kompetitif dibanding investasi energi terbarukan yang biayanya semakin menurun. Sudah seharusnya pemerintah lebih ambisius dalam mendorong penggunaan energi terbarukan yang adil dan sejalan dengan target Perjanjian Paris dalam menahan laju kenaikan suhu global di bawah 1,5°C.

Salah satu contoh proyek penggunaan CCUS pada sektor kelistrikan bisa dilihat pada PLTU batu bara Petra Nova, Amerika Serikat. PLTU berkapasitas 240 MW berbiaya USD1 miliar ini pada 2017 lalu sempat digadang-gadang menjadi model proyek sukses yang dapat “membersihkan” PLTU batu bara, namun yang terjadi justru mengalami kegagalan.

Proyek ini ditargetkan mampu “menangkap” sekitar 1,4 juta ton CO2 per tahun atau 4,2 juta ton dari 2017-2019, sayangnya proyek tersebut gagal mencapai target di tiga tahun pertama operasi. Hal ini menunjukkan kinerja Petra Nova akan merugikan investor lebih dari USD23 juta hanya dalam tiga tahun.