“Pantau Gambut jadikan KHG sebagai basis analisis kajian karena penjagaan dan pemantauan lahan gambut tidak mengenal batas administratif dan harus dalam sebuah kesatuan lanskap atau ekosistem,” katanya . 

Peta kerentanan kebakaran hutan dan lahan di wilayah KHG Indonesia 2023. Dok: pantaugambut.id

Menurut Almi, untuk menggambarkan tingkat kerentanan karhutla pada 24,2 juta hektare KHG di Indonesia, Pantau Gambut mengklasifikasikan menjadi tiga kelas kerentanan, tinggi, sedang, dan  rendah. Syarat sebuah wilayah masuk ke dalam kategori rentan karhutla adalah ditemukannya kerentanan kelas tinggi dan sedang pada wilayah tersebut kerentanan kelas rendah tidak termasuk. 

Dalam kajian tersebut, kerusakan lahan gambut secara ekstrem diikuti pelepasan emisi dan zat-zat kimia ke atmosfer akan membahayakan tatanan ekologi dan sosial di bumi. Selama periode 2015–2019, tren ekspansi area produksi korporasi dengan izin HGU dan IUPHHK di lahan yang berstatus Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) lindung mengalami peningkatan akibat mudahnya pemerintah menerbitkan izin alih fungsi lahan. 

Analisis Pantau Gambut menunjukkan adanya Tree Cover Loss (TCL) atau hilangnya vegetasi hijau dominan seluas 421 ribu hektare pada kawasan FEG lindung. Padahal, larangan aktivitas di area lindung juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2022 Pasal 17 Ayat 5, yang berbunyi HGU tidak berada di kawasan hutan dan kawasan lindung gambut, dari unit kerja kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan. 

Wahyu Perdana, Juru Kampanye Pantau Gambut menambahkan, banyaknya vegetasi hilang pada fungsi ekosistem gambut lindung menandakan adanya kerusakan ekosistem gambut, sehingga perlu untuk segera dipulihkan.

Pantau Gambut juga menemukan hubungan antara kemunculan karhutla dengan area KHG yang dibebani oleh konsesi perusahaan ekstraktif. Berdasarkan histori kata Wahyu, karhutla pada periode tahun 2015–2020 setidaknya sekitar 30 persen karhutla terjadi pada area KHG yang dibebani konsesi. Bahkan, pada tahun 2016 dan 2017, karhutla yang terjadi pada area KHG yang dibebani konsesi mencapai angka 50 persen. 

“Jika ditotal seluruh area terbakar pada area KHG yang dibebani konsesi, konsesi dengan izin HGU (48%) dan HTI (46%) mendominasi terjadinya karhutla pada area KHG tahun 2015-2020,” katanya. 

Berdasarkan analisis Pantau Gambut, dari total 1.764 perusahaan dengan status HGU pada area KHG, 666 perusahaan memiliki area dengan kerentanan karhutla kelas tinggi dan 60 perusahaan lainnya rentan pada kelas sedang dan rendah. Pulau Kalimantan pun menjadi pulau di Indonesia dengan kerentanan karhutla kelas tinggi terluas akibat dominasi konsesi industri ekstrakstif baik HGU ataupun IUPHHK. 

Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masing-masing dibebani oleh konsesi HGU seluas 300 ribu hektare. Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah pun juga menjadi provinsi dengan beban IUPHHK terluas dengan luas 145 ribu hektare diikuti oleh Riau (140 ribu hektare) dan Sumatera Selatan (136 ribu hektare). Luasnya kerentanan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan sumbangan dari 23,6 ribu hektare area PT Sangkowong Sinta yang menjadi HGU dengan kerentanan kelas tinggi terluas di Indonesia. 

Sementara pada pemeringkatan perusahaan dengan izin IUPHHK, PT Bumi Mekar Hijau di Provinsi Sumatera Selatan menjadi perusahaan dengan kerentanan kelas tinggi terluas, yaitu seluas 68 ribu hektare. 

“KHG yang secara historis memiliki catatan pernah terjadi kebakaran dan digunakan sebagai area untuk penggunaan lain seperti konsesi, seharusnya dikembalikan sebagaimana fungsinya sebagai suatu ekosistem gambut yang lestari,” tutup Wahyu.

Bambang Surya Putra, Kepala Pusat dan Operasional BNPB mengatakan berangkat dari jumlah karhutla selama 1 Januari - 31 Desember 2022 terjadi 252 kasus. 

Faktanya tahun ini sampai Juni 2023 sudah terjadi 211 kasus karhutla. “Berarti ada sebuah konsen terlepas El Nino nantinya lebih panas atau tidak, tapi setengah tahun ini sudah hampir menyamai kasus karhutla 2022 lalu,” katanya dalam diskusi Waspada Api di Pelupuk Mata, Kamis, 20 Juli 2023.

BNPN telah melakukan sejumlah kesiapan, pertama melakukan koordinasi secara rutin. Kedua melakukan pemantauan prediksi cuaca. Ketiga identifikasi kebutuhan dan memastikan kesiapan personel, peralatan dan logistik operasi darat dan udara. Keempat meningkatkan koordinasi agar penanganan karhutla efektif dan efisien. Terakhir penegakan hukum untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan aturan regulasi yang tegas.