Namun secara dokumen PHAT, kata Afifuddin, WALHI Aceh belum mendapat informasi lebih lanjut, termasuk dokumen standar legalitas kayu. Afif mengatakan kayu-kayu itu berasal dari Gampong Kila dan Kandeh, Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya.

Kayu tersebut dikumpulkan di Gampong Uten Pulo di kecamatan yang sama. Perkiraan jaraknya sekitar sembilan kilometer dari lokasi pengambilan kayu. Lantas, berdasarkan pengakuan warga, kayu-kayu tersebut diangkut ke Sumatera Utara. “Kami menduga ada kerja sama dengan perusahaan penampung di provinsi tetangga tersebut,” katanya.

"Jika benar mereka telah memiliki legalitas, tentunya dalam pengambilan kayu harus mengikuti ketentuan perizinan. Termasuk berdasarkan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup," tutupnya.

Ir Muhammad Syahril, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyebut penebangan hutan yang menjadi penyumbang utama banjir di Aceh.

Syahril menjelaskan, salah satu penyumbang terbesar terjadinya bencana banjir di Provinsi Aceh yang seolah sudah menjadi rutinitas karena penebangan hutan. 

“Proses hukum terhadap praktik penebangan liar, harus benar-benar ditegaskan, termasuk kegiatan masyarakat yang melakukan budidaya di daerah konservasi, untuk menanggulangi bencana banjir di berbagai daerah di Aceh,” katanya.

Sebelumnya, BPBA sudah menyampaikan rencana penanggulangan bencana daerah. “Dengan sosialisasi kawasan yang tergolong lindung dan tidak untuk dijadikan sebagai kawasan budidaya, tetapi nyatanya masih saja terjadi hal seperti itu," katanya.

Menurut Afif, berdasarkan dokumen perjanjian yang didapat Walhi Aceh, lahan tersebut akan ditanami sawit. Dengan demikian Walhi Aceh desak aparat penegak hukum dan pemerintah terkait untuk mengusut serta memastikan kelengkapan seluruh dokumen perizinan penebangan hutan tersebut.