Anggi menekankan bahwa mandat konservasi sebagaimana yang tertuang di dalam UU 5/90 masih konvensional dengan memaknai upaya konservasi dengan pembagian kawasan, bukan berdasarkan fungsinya. Pihaknya menilai, kerusakan sumber daya alam yang terjadi di luar kawasan konservasi capai 90 persen dan itu selalu dinilai wajar untuk dirusak. Padahal kata Anggi, terdapat 76 juta hektare areal penting untuk dikonservasi yang saat ini berada di luar status Kawasan Konservasi atau Kawasan Ekosistem Esensial. 

“Termasuk ekosistem mangrove, gambut, karst, areal bernilai konservasi tinggi, koridor satwa, dan taman keanekaragaman hayati yang terancam hilang. Pendekatan pada UU No.5/90 juga keliru karena masih menyamakan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan pulau besar dan pulau utamanya, dan ini bias” kata Anggi.

Satriya Putra, Koordinator Hukum Garda Animalia menyebut, yang menjadi sorotan penting pada pembaharuan UU Nomor 5 Tahun 1990 adalah ketentuan pidana dan penegakan hukum di bidang konservasi. Soalnya RUU KSDAHE ini memberikan penguatan dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada saat ini.

“Hal ini dapat dilihat dari diadakannya frasa untuk membuat efek jera, penambahan alat bukti, perluasan wewenang PPNS, menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana,” katanya.

Namun, proses penyusunan RUU KSDAHE sampai sejauh ini dinilai tertutup dan tidak bisa mengakomodir masukan para pihak. Setidaknya terdapat 718 Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang harus segera dibahas. Menurut Satriya, rapat pembahasan RUU KSDAHE yang dilakukan secara tertutup oleh Panitia Kerja (Panja) jelas mencederai semangat demokrasi. Menurutnya, Panja telah menutup peluang keterbukaan dan keterlibatan publik dalam pembahasan RUU.

“Rangkaian proses sebelumnya, di mana publik masih dilibatkan oleh legislatif rupanya dimaknai sebagai partisipasi sekadarnya. Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat mengenai kondisi DIM terakhir seharusnya dibuka ke publik dan mudah diakses,” ungkap Satriya.