LIPUTAN KHUSUS:
90% Provinsi di Indonesia Belum Siap Transisi Energi
Penulis : Kennial Laia
Provinsi yang memiliki kesiapan transisi energi berada di pulau Jawa. Sementara wilayah timur dan di luar Jawa cenderung tidak siap.
Energi
Kamis, 18 Januari 2024
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Mayoritas provinsi di Indonesia dinilai tidak siap untuk melakukan transisi energi, yakni perpindahan dari sumber energi dengan emisi karbon tinggi ke energi terbarukan. Menurut penelitian terbaru dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), dari 34 provinsi, sebanyak 31 atau 90% provinsi tidak siap atau masih rendah dalam pemanfaatan sumber energi ramah lingkungan.
Studi berjudul “Indeks Kesiapan Transisi Energi Indonesia” tersebut mencatat, hanya dua provinsi yang memiliki status kesiapan transisi energi tinggi, yakni DKI Jakarta (Sangat Tinggi) dan Banten (Tinggi). Sementara itu sekitar 70% atau 24 provinsi berstatus Sedang, dan sekitar 20% atau 7 provinsi berstatus Rendah. Hanya ada satu provinsi dengan status Sangat Rendah, yakni Papua.
“Angka-angka ini mengimplikasikan bahwa 90% provinsi di Indonesia belum memiliki kesiapan yang baik untuk melaksanakan agenda transisi energi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah unutk memberikan atensi,” tulis laporan tersebut, terbit Senin, 15 Januari 2024.
Menurut Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Wahyudi Askar, terdapat tiga faktor utama yang mungkin memengaruhi kesiapan transisi energi. Kota dengan tingkat konsumsi per kapita yang tinggi dan keterlibatan perempuan yang signifikan cenderung memiliki tingkat kesiapan transisi energi yang lebih tinggi. Pola serupa ditemukan pada tingkat kerentanan iklim dan energi. Bila faktor ini tinggi, maka kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap agenda transisi energi juga cenderung tinggi.
“Menariknya dari temuan studi semakin tinggi kerentanan suatu daerah justru memiliki indeks kesiapan transisi energi yang lebih baik. Hal ini didasarkan pada pengalaman menghadapi kerugian finansial yang besar akibat bencana menjadi pembelajaran untuk lebih cepat melakukan transisi ke energi bersih,” kata Wahyu.
Studi ini adalah yang pertama menilai kesiapan transisi energi di Indonesia, berdasarkan provinsi maupun kabupaten. CELIOS menggunakan data mikro pemetaan potensi desa 2022. Data podes adalah data statistik yang berkaitan dengan potensi dan karakteristik desa di Indonesia, terkait kondisis sosial, ekonomi, dan demografi di tingkat desa.
Salah satu temuan yang mencolok adalah diskrepansi antara wilayah barat dan timur Indonesia. Wilayah barat mendominasi kesiapan transisi energi. Selain DKI Jakarta dan Banten, provinsi lain yang dinilai siap semuanya berada di Pulau Jawa, yakni DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Menurut laporan tersebut, “Kelima provinsi ini menempati peringkat tertinggi disebabkan oleh indikator perekonomian provinsi yang kuat, inisiatif energi bersih yang proaktif, dan kapasitas pemerintah yang cenderung lebih efisien dibandingkan provinsi lain.”
Sementara wilayah timur dan provinsi di luar Jawa seperti Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Tengah memiliki skor rendah. Menurut laporan tersebut, ini merupakan tantangan regional yang terkait dengan ekonomi, kapasitas pemerintahan, dan inisiatif energi bersih yang kurang. Di sisi lain provinsi dengan skor sedang seperti Sulawesi Tenggara, Bali, NTT, dan Kalimantan Timur, menunjukkan peluang peningkatan kesiapan transisi energi.
Kesiapan transisi energi yang berkaitan dengan keterampilan pendukung juga menjadi aspek yang dibahas dalam laporan. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan belum meratanya fasilitas pendukung keterampilan membuat daerah sulit mandiri energi terutama keterampilan yang berkaitan dengan operator dan instalasi energi terbarukan mulai dari mikro-hidro hingga tenaga surya.
“Pemerintah dan swasta perlu mendorong lebih banyak lagi sekolah keterampilan, sekolah vokasi, perguruan tinggi yang bisa mempersiapkan keahlian masyarakat dalam transisi energi,” kata Bhima.
Bhima mengatakan, pemerintah perlu mendorong kebijakan transisi energi sesuai dengan keunikan masing-masing provinsi. Sebagai contoh, Kalimantan Timur memiliki peringkat sedang dalam kesiapan transisi energi secara keseluruhan. Namun provinsi ini menempati peringkat lima terbaik dalam inisiasi energi bersih. Artinya pemerintah perlu memberikan intervensi lebih pada urusan lain, seperti kapasitas pemerintahan dan ketahanan ekonomi, agar Kalimantan Timur memiliki transisi energi yang kuat dan komprehensif.
Strategi yang disesuaikan untuk berbagai provinsi seperti ini dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan transisi energi yang lebih seimbang dan merata di seluruh Indonesia.