LIPUTAN KHUSUS:
Walhi Kalbar Pesimistis para Capres Tolak Pembangkit Nuklir
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
Visi-misi calon presiden pada Pilpres 2024 tidak satupun yang tegas menyebutkan posisinya soal pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.
Energi
Selasa, 23 Januari 2024
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Barat (Walhi Kalbar) pesimistis para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 bakal menolak rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Kalbar. Pasalnya, visi-misi paslon tidak satupun yang tegas menyebutkan posisinya soal PLTN di Indonesia.
"Sebagaimana diketahui, Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu dari dua provinsi selain Bangka Belitung yang menjadi target pembangunan tapak energi berbahaya tersebut," kata Hendrikus Adam, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, Sabtu (19/1/2024) kemarin.
Adam menguraikan, salah satu pasangan kandidat di poin pertama misinya hanya menyebut mengenai ketahanan energi saja. Namun demikian, tidak menegaskan secara pasti mengenai sikapnya yang tegas menolak PLTN sebagai sumber energi listrik.
"Meski ada harapan pada terminologi keadilan ekologis yang digunakan sebagaimana poin ketiga pada salah satu misi paslon, tetapi masih masih belum bisa jadi ketetapan komitmen terkait penolakan sumber energi berbahan uranium tersebut," katanya.
Demikian pula istilah penyelarasan hidup yang harmoni dengan lingkungan, alam dan budaya pada misi kedelapan paslon lainnya, juga masih sangat tidak tegas. Hal serupa soal sikap terhadap PLTN pada poin misi keenam paslon berikutnya.
"Jangankan soal PLTN, memastikan pengoptimalan energi terbarukan juga pada visi-misi ketiganya tidak dengan tegas disampaikan. Dengan demikian, kami pesimis dengan komitmen paslon capres/wapres punya sikap tegas untuk tidak mendirikan PLTN di Indonesia," ujar Adam.
Adam melanjutkan, dikebutnya draft struktur tim percepatan pembangunan PLTN yakni Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) yang mendaulat Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai ketua tim semakin menegaskan niat para promotor PLTN untuk memuluskan agendanya melalui siapapun paslon capres terpilih.
Adam sebenarnya berharap melalui debat cawapres yang digelar kemarin (21/1/2024) sikap tegas yang bukan sekedar “omon-omon” terkait komitmen serius paslon untuk mengoptimalkan energi terbarukan dan tidak memaksakan pendirian PLTN di Indonesia, termasuk di Kalbar diungkap secara lugas.
"Tapi sejak awal, pra-debat antar-cawapres tadi malam (21/1/1024) kami sudah menduga bahwa pembahasan soal PLTN tidak mungkin dilakukan. Jadi kami sejak awal pesimis dengan komitmen paslon capres/cawapres punya sikap tegas untuk menolak PLTN," katanya.
Pada ajang debat itu, kata Adam, para cawapres hanya menyebut energi baru terbarukan (EBT) yang kemudian merinci sumber-sumber energi terbarukan semata seperti angin, panas bumi dan lainnya. Adam berpendapat, dengan menyebut akan mendorong EBT pada debat, maka dengan sendirinya para capres-cawapres mendukung energi nuklir, meski tidak secara eksplisit dikatakan. Sebab energi nuklir berbahan uranium masuk dalam kategori energi baru.
"Pada sisi lain, sebetulnya kita menyayangkan bahwa topik penting dan krusial dalam bahasan debat tadi malam tersebut justru seolah menjadi isu pinggiran oleh penyelenggara maupun para paslon, di mana hanya dibahas oleh para cawapres saja di debat keempat Pilpres 2024," ujarnya.
Menurut Adam, pemerataan energi listrik mestinya dijawab dengan mengoptimalkan sumber energi terbarukan yang ada dan tersebar pada sejumlah wilayah. Pendirian PLTN, katanya, bukan solusi untuk pemerataan energi dan kedaulatan bagi rakyat atas sumber-sumber kehidupan.
"Memastikan sumber energi bersih, aman, ramah, adil dan berkelanjutan melalui pemanfaatan energi terbarukan diharapkan menjadi pilihan prioritas bagi para paslon capres," kata Adam.
Adam menambahkan, cukup sudah bencana tragis kemanusiaan dan lingkungan hidup akibat kecelakaan reaktor nuklir (PLTN) terjadi di sejumlah negara lain, dan jauhkan rakyat Indonesia dari potensi risiko bencana terpapar radiasi nuklir dari kecelakaan reaktor di masa depan, dengan tidak mendirikan PLTN di Kalbar dan di Indonesia.