Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa, menyebutkan, penetapan target bauran energi terbarukan yang rendah di 2025 dan 2030 ini tidak sejalan dengan target bauran energi terbarukan dalam kesepakatan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang membidik 44 persen pada 2030.

“JETP telah menyepakati target bauran energi terbarukan di atas 34 persen di 2030 dan target ini selaras dengan rencana RUKN yang dibahas berbarengan dengan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) tahun lalu," kata Fabby Tumiwa, dalam sebuah rilis, 31 Januari 2024.

Fabby melanjutkan, target bauran energi terbarukan yang diusulkan Dewan Energi Nasional (DEN) membuat kredibilitas arah kebijakan transisi energi Indonesia diragukan oleh investor dan dunia internasional. Ia berpendapat, ketimbang menurunkan target dengan alasan realistis, DEN seharusnya lebih progresif untuk melakukan transisi energi.

"Sebagai lembaga yang dipimpin Presiden, DEN justru dapat membongkar hambatan-hambatan koordinasi, tumpang tindih kebijakan dan prioritas untuk membuat energi terbarukan dan efisiensi energi melaju kencang,” ujar Fabby Tumiwa.

IESR memandang strategi dalam RPP KEN seperti pengoperasian PLTN berkapasitas 250 MW di 2032 dan penggunaan CCS/CCUS pada PLTU yang masih beroperasi pada 2060 ini belum didasarkan pada kelayakan teknis dan ekonomis di Indonesia sampai saat ini. PLTN dengan kapasitas kecil dari 300 MW, small modular reactor (SMR), masih belum tersedia teknologi yang terbukti aman dan ekonomis.

Indonesia sendiri masih harus membangun infrastruktur institusi (NEPIO), kesiapan regulator, standar keamanan, serta ketersediaan teknologi SMR yang sudah teruji, serta persetujuan masyarakat, sebelum mulai membangun PLTN.

Adapun aplikasi CCS/CCUS pada PLTU hingga saat ini masih menjadi solusi mahal dan tidak efektif untuk menangkap karbon, walaupun teknologi ini sudah dikembangkan puluhan tahun. Contoh proyek CCS di Boundary Dam Kanada dan juga di PLTU Petranova di US menunjukkan masalah teknis untuk memenuhi target penangkapan karbonnya dan keekonomiannya tidak layak.

Manajer Program Transformasi Energi IESR, Deon Arinaldo, menuturkan, Indonesia akan terbebani dengan biaya penerapan CCS pada PLTU yang mahal, biaya operasional yang rentan volatilitas serta tidak berkelanjutan. Sedangkan pembangunan PLTN menjadi antiklimaks di tengah menurunnya kapasitas PLTN dunia setelah tragedi nuklir di Fukushima.

Pada dekade ini, imbuh Deon, seharusnya strategi mitigasi emisi GRK Indonesia pada sektor energi dapat difokuskan pada pembangunan teknologi energi terbarukan dan energy storage yang sudah terbukti dapat menyediakan energi dengan biaya kompetitif dengan PLTU batu bara yang masih dapat subsidi.

"PLTS (energi surya) dan PLTB (energi angin) secara waktu konstruksi dapat dilakukan dengan cepat, sehingga pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki adalah bagaimana menyiapkan pipeline proyek-proyek yang siap untuk diinvestasikan serta proses pengadaan di PLN,” tutur Deon.

Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) menggodok pemutakhiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dengan rancangan kebijakan baru (RPP KEN) yang tengah dibahas dengan DPR. DEN menjadwalkan RPP KEN akan rampung pada Juni 2024.

Target energi baru terbarukan (EBT) yang terangkum pada RPP KEN dibuat berdasarkan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4-5 persen menyesuaikan pasca-COVID dan menyetarakan energi nuklir sebagai energi terbarukan. Hasilnya, RPP KEN menetapkan target bauran EBT di 2025 turun dari sebelumnya 23 persen menjadi 17-19 persen. Sementara, target EBT di 2050 meningkat dari 30 persen menjadi 58-61 persen dan di 70-72 persen pada 2060.

Mengutip laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang rilis pekan Januari lalu, energi fosil masih menjadi sumber utama bauran energi Indonesia pada 2023. Batu bara dan minyak bumi mendominasi, masing-masing di 40,46 persen dan 30,18 persen. Sementara itu bauran gas bumi sebesar 16,28 persen. Energi baru terbarukan paling rendah, yaitu 13,09 persen.

"Target EBT di 2025 itu 23 persen, namun masalahnya itu ditekan pemakaian energi fosil yang juga bertambah," kata Djoko Siswanto, Sekretaris Jenderal DEN, dalam konferensi pers di Kantor Dewan Energi Nasional, Jakarta, 17 Januari 2024 lalu.