Pemerintah Dukung Penyusunan Janji Plastik Global
Penulis : Gilang Helindro
Sampah
Selasa, 30 April 2024
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Pemerintah Indonesia melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan ada beberapa prioritas regional dan rekomendasi pentingnya penanganan pencemaran lintas batas yang disebabkan oleh polusi plastik.
Rosa Vivien Ratnawati, Dirjen PSLB dalam sesi penyampaian group statement agenda 4 mengatakan, memitigasi dampak pencemaran plastik dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional para pihak, pembangunan berkelanjutan, common but differentiated responsibility, kerja sama internasional dan kondisi dan kemampuan masing-masing negara dalam penerapan instrumen tersebut di masa yang akan datang.
“Instrumen tersebut juga harus bersifat komprehensif, pragmatis, seimbang, inklusif dan transparan berdasarkan kajian ilmiah yang telah ada,” kata Vivien, dikutip Senin, 29 April 2024.
Dalam pernyataannya, Dirjen Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia mendukung penuh terbentuknya perjanjian internasional tersebut sebagai salah satu wujud dukungan internasional dalam menyelesaikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh polusi plastik.
Diketahui, kata Vivien, polimer plastik adalah hasil turunan dari produk minyak bumi yang sulit terdegradasi secara alami dan menyebabkan polusi dan kerusakan terutama bagi ekosistem perairan khususnya ekosistem laut.
Beberapa penelitian menyebutkan telah ditemukan elemen mikroplastik dalam tubuh organisme perairan yang apabila tidak segera dilakukan penanganan dapat mempengaruhi kualitas rantai energi secara keseluruhan.
Selain hal tersebut, Dirjen Rosa Vivien Ratnawati juga mendorong implementasi ekonomi sirkular dalam produksi plastik, mengurangi ketergantungan terhadap virgin plastic polimer, dan pendaurulangan kemasan plastik. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pencemaran terhadap lingkungan dan menciptakan industri plastik yang berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan.
Rosa Vivien Ratnawati didampingi oleh Anggota Delegasi RI dari beberapa kementerian dan lembaga antara lain KBRI/Perwakilan Tetap RI untuk ICAO di Ottawa, KBRI/Watap RI di Nairobi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut.
Share
