Diskusi ini menghadirkan Nofiyanti Anwar, anggota DPRD Halmahera Tengah yang berasal dari Sagea. Adapula Adhar dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Maluku Utara dan Mardani Muslim dari Save Sagea.

Menurut Nofiyanti Anwar kehadiran perkumpulan perempuan pesisir seperti sekolah perempuan perlu didorong sehingga para perempuan di sekitar tambang bisa berkolaborasi untuk menyuarakan isu-isu tentang perempuan. Dalam kasus pencemaran Sungai Sagea, ujarnya, pencemaran ini sangat berdampak pada kerja-kerja rumah tangga. "Selama ini aktivitas pertambangan kerap mengabaikan dampaknya pada perempuan. Sementara itu pekerjaan domestik sering dilakukan oleh perempuan. Semua hal dilakukan perempuan," ujarnya.

Karena itu, kata dia, perempuan adalah keberlanjutan itu sendiri. "Kalau perempuan tidak menyuarakan hak-haknya, maka kita akan hidup dalam kemerosotan dan kemiskinan," katanya.

Sementara itu, Adhar menyampaikan persoalan lingkungan sangat dekat dengan kehidupan kita dan sangat vital. Isu lingkungan juga menjadi isu global. Negara-negara sedang fokus menyelesaikan masalah perubahan iklim dengan mendorong nol emisi.

Akan tetapi, kata Adhar, di Halmahera Tengah, semua itu terlihat dinafikan. "Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti IWIP yang katanya mendorong perekonomian di daerah justru memberikan beban dampak kerusakan ekologis yang sangat merusak sumber-sumber yang kita sebut sebagai ruang hidup itu," kata dia.

Bahkan, dia melanjutkan, data Walhi menunjukkan sungai-sungai dan pesisisr yang dekat dengan kawan Industri PT IWIP suda terkontaminasi logam berat. Sudah tercemar.

Air di Sungai Sagea tampak merah kecoklatan. Foto: Save Sagea

Mardani Muslim menyampaikan, perampasan ruang hidup ini seakan menjadi tren di dunia pertambangan, bahkan persoalan seperti ini hampir sama di mana tempat yang ada tambangnya. "Jadi, menjadi warga negara di negara ini sama situasinya. Perampasan ruang hidup itu menghantui warga terutama sumber penghidupan mereka," kata dia.

Karena itu, menurutnya, PSN hanya berdampak pada sekelompok masyarakat yang menggerakkan negara ini, yakni Oligarki, sehingga suara-suara protes dari warga dianggap sebagai penganggu proyek nasional. "Dan di situ juga aparat paling depan menghalangi protes warga," kata dia.

Di Sagea, ujar Mardani, Save Sagea yang akan memasuki satu dekade pada akhir tahun ini, adalah "benteng terakhir gerakan perjuangan ruang hidup kita."

Selain diskusi publik, juga diadakan pameran foto tentang kehidupan sosial masyarakat. Pameran foto lebih berfokus kepada kehidupan dan keseharian masyarakat Sagea yang terdampak langsung pada Proyek Strategis Nasional ( PSN) dan Hilirisasi Nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang ditetapkan mantan Presiden Joko Widodo.

Dalam sesi memperkenalkan Sekolah Perempuan Pesisir Halmahera, Rifya Rusdi mengatakan, komunitas ini merupakan wadah pendidikan karakter dan kepemimpinan bagi perempuan yang rentan menghadapi ancaman Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh negara. Banyaknya angka putus sekolah maupun pernikahan dini menjadi salah satu latar belakang dan konsen dari pembentukan komunitas ini. "Mulai tahun 2018, semenjak PT. IWIP beroperasi, masyarakat merasakan dampak yang signifikan terhadap ruang hidup bagi perempuan. Selain itu ada pengabaian terhadap suara-suara perempuan dalam pengambil keputusan kerap terjadi dan dianggap normal," kata dia. "Padahal perempuan yang paling rentan dalam menghadapi situasi serta dampak yang ditimbulkan dari proyek industri tersebut."

Potret Goa Bokimoruru di mana Sungai Sagea muncul sebelum tercemar. Foto: FWI