Selama pemantauan, ditemukan beberapa pekerja yang diduga terlibat, mereka berinisial SK, MS dan JN. Apel Green Aceh juga mencurigai adanya transaksi jual beli lahan Hutan Produksi secara ilegal. Syukur, Direktur Yayasan Apel Green Aceh, mengimbau pihak kepolisian untuk segera bertindak, termasuk menyelidiki aktor intelektual yang terlibat.

“Kami telah melaporkan kasus ini ke Balai Gakkum dan berencana melapor ke pihak kepolisian. Kami mendesak agar tindakan tegas diambil untuk mencegah kerusakan yang lebih luas. Pembukaan hutan secara ilegal ini harus dihentikan, dan para pelaku harus dijatuhi sanksi berat,” kata Syukur, 6 November 2024.

Syukur menyebut perambahan ini sangat mengkhawatirkan, dilakukan secara terang-terangan, dan seolah-olah tidak ada hukum yang mengikat para pelaku. Padahal, penebangan liar melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar.

Hutan produksi ini, imbuh Syukur, juga merupakan habitat satwa langka seperti gajah dan harimau sumatra. Jika aktivitas perambahan terus berlangsung tanpa ada tindakan dari APH, satwa-satwa ini terancam kehilangan habitatnya.

“Kami mendesak Polres Nagan Raya dan Balai Gakkum Sumatra untuk segera turun tangan. Jika pembiaran ini terus terjadi, kami patut mencurigai ada pihak yang sengaja memuluskan praktik ilegal ini,” ujar Syukur.

Junandi dari Balai Gakkum Wilayah Sumatera, mengakui pihaknya telah menerima pengaduan perambahan hutan produksi di Nagan Raya ini dari Apel Green Aceh. Namun dirinya belum mendapat informasi tentang rencana kunjungan ke lokasi.

“Memang ada rencana. Akan dibahas internal dulu,” kata Junandi, 11 November 2024.