Walhi Khawatir Prabowo Lanjutkan PSN Rempang
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
Agraria
Kamis, 05 Desember 2024
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau menduga kunjungan Prabowo ke China pada 8-10 November 2024 salah satunya membahas kelanjutan investasi China dan Xinyi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City. Proyek yang berpotensi menghancurkan daya dukung dan tampung Rempang sebagai pulau kecil sekaligus keberadaan masyarakat adat di atasnya. Apalagi beberapa investasi miliaran dolar tersebut mencakup pengembangan energi dan hilirisasi komoditi.
Sebelumnya dikabarkan Prabowo membawa janji investasi baru sebesar USD 10,07 miliar dari China.
Belum lama ini juga ada pernyataan dari Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengawas BP Batam, yang berharap situasi di Rempang tetap kondusif agar investasi Xinyi Group dapat berjalan mulus. Susiwijono juga secara terang-terangan menyatakan upaya relokasi yang sesungguhnya ditolak mayoritas masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah untuk melancarkan PSN Rempang Eco-City.
“Informasi ini jelas sangat menyakiti masyarakat adat dan tempatan Rempang. Belum seratus hari memimpin, ia dan jajarannya malah fokus mengundang investasi yang sama sekali tidak diharapkan masyarakat. Investasi yang tidak mendatangkan kesejahteraan, tapi malah berencana menggusur hingga merampas sumber kehidupan masyarakat termasuk identitasnya sebagai masyarakat adat dan tempatan di Rempang,” kata Even Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi Riau, Rabu (4/12/2024).
Even menambahkan, harapan kondusivitas yang diikuti permintaan agar masyarakat siap digusur merupakan bentuk nyata intimidasi terhadap masyarakat. Terlebih, mayoritas masyarakat Rempang saat ini masih konsisten bertahan dengan sikap menolak investasi dan relokasi.
“Bayangkan, kondisi psikis seorang yang sedang dirampok tapi diminta untuk tetap tenang dan merelakan hak miliknya diambil. Kurang lebih hal inilah yang dirasakan masyarakat dengan pernyataan pemerintah untuk tetap kondusif,” ujar Even.
Menanti jawaban surat Pemerintah China dan Xinyi Group
Tuntutan masyarakat adat dan tempatan Rempang untuk tidak digusur telah disuarakan sejak awal proyek dicetuskan. Tuntutan tidak hanya disampaikan kepada Pemerintah Indonesia, masyarakat bersama koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang juga secara tegas meminta Presiden China dan Xinyi untuk menghentikan pendanaan dan investasinya dalam PSN Rempang Eco-City.
Permintaan tersebut disampaikan masyarakat adat dan tempatan Rempang bersama 78 organisasi masyarakat sipil dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang melalui surat yang dikirim pada 24 September 2024. Surat dimaksud disampaikan melalui email dan kantor Kedubes RRT.
Dalam surat tersebut disampaikan agar Xinyi Group membatalkan investasinya di Rempang. Apabila investasi dilanjutkan, keselamatan masyarakat akan terus terancam karena terus didesak untuk menyetujui relokasi (penggusuran).
Surat ini merupakan bentuk protes dan penolakan kedua masyarakat. Sebelumnya, pada 14 Agustus 2024, masyarakat adat dan tempatan Rempang melakukan unjuk rasa di Kedutaan China di Jakarta.
Karena tidak mendapat tanggapan, langkah protes selanjutnya dilakukan dengan berkirim surat secara resmi. Upaya tersebut hingga saat ini juga belum mendapat respons dan jawaban dari Pemerintah RRC maupun pihak Xinyi Group.
“Kami berharap Pemerintah RRT dan Xinyi Group segera merespons surat ini sekaligus menyatakan komitmen untuk menghentikan investasinya di Rempang. Selain itu, kami juga meminta Pemerintah Indonesia dan RRT memastikan kerja sama hanya dapat diteruskan dengan cara yang bersih, memperhatikan FPIC, melindungi hak asasi manusia, dan keselamatan lingkungan. Bukan dengan cara-cara represif dan manipulatif seperti saat ini,” ucap Even.
Share
