Selain itu, katanya lagi, berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor kehutanan dihadapkan pada tantangan besar, salah satunya adalah minimnya pemahaman hukum lingkungan di kalangan pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum. Egosektoral yang kuat antar instansi pemerintah juga menghambat koordinasi untuk melindungi kawasan mangrove. Demikian pula pandangan teknokratik yang dominan dalam birokrasi, mengabaikan pendekatan partisipatif dan lingkungan hidup.

Ketidakseriusan dalam mengatasi masalah ini menunjukkan kegagalan besar dalam menjalankan tanggung jawab melindungi lingkungan. Jika kondisi ini dibiarkan, hilangnya hutan mangrove tidak hanya menjadi ancaman ekologis, tetapi juga memperdalam krisis sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Rianda berpendapat, Pemerintah Sumut harus segera mengambil langkah nyata dengan menindak tegas mafia tanah dan pelaku perampasan hutan mangrove melalui penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Itu saja tak cukup. Rian bilang, pemerintah juga barus memastikan perlindungan hutan mangrove menjadi prioritas melalui kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat.

Kemudian, imbuhnya, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan hukum lingkungan juga tak kalah penting. Terakhir, pemerintah perlu pula membuka ruang transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan mangrove.

“Tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Ketidakpedulian terhadap hutan mangrove hari ini adalah ancaman nyata bagi masa depan lingkungan dan masyarakat Sumatera Utara,” ucapnya.