Publik atau organisasi masyarakat sipil yang dekat dengan isu kerakyatan dan lingkungan juga tidak dapat membuka QR code yang terhubung dengan informasi penting tentang kepatuhan (compliance) dari perusahaan atau komoditas yang ada. Akses terhadap QR code hanya dapat diberikan kepada konsumen atau otoritas yang diijinkan oleh oleh otoritas National Dashboard.

“Di sini NDI tidak transparan. Bagi masyarakat sipil, adalah penting kepastian data dan informasi yang diinput dalam sistem tersebut bukanlah data yang salah dan menjamin bahwa perusahaan atau komoditas apapun tidak melakukan deforestasi dan telah melakukan uji tuntas dengan baik,” kata dia.

Direktur Sawit Watch, Achmad Surambo, mengkhawatirkan Dasbor Nasional akan menimbulkan overlapping dalam pembentukan sistem informasi yang selama ini sudah ada di sejumlah kementerian, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian ATR/BPN. Padahal belum ada akuntabilitas dari sistem informasi yang dibangun. 

Misalnya terkait komoditas perkebunan sawit, pemerintah membuat SIPERIBUN. Dalam implementasinya sistem ini justru tidak dapat menjamin semua pelaku usaha untuk melakukan self-reporting. 

“Masyarakat juga belum mendapat manfaat dari sistem yang dibangun, karena seharusnya dengan sistem informasi, Pemerintah dapat mengevaluasi perizinan dan hak atas tanah dari semua pelaku usaha. Sehingga ada jaminan bagi masyarakat untuk mengakses data dan memperoleh pengembalian tanah berkonflik dari pelaku usaha yang terindikasi memiliki konsesi perkebunan yang melebihi hak atas tanah atau HGU mereka,” jelas Rambo.

Pemerintah, lanjut Rambo, cukup mengintegrasikan SIPERIBUN dengan sistem lainnya, Selanjutnya pemerintah fokus pada tata kelola komoditas sawit dengan mendorong penguatan petani swadaya dalam rantai pasok. 

Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Grahat Nagara, menyatakan bahwa praktik menggunakan sistem informasi seperti Dasbor harus dipastikan agar tidak menjadi pintu masuk moral hazard birokrasi, apalagi mengingat sebagian besar sistem informasi itu tidak terbuka untuk publik.

Saat ini keberadaan sistem informasi belum banyak yang berhasil menjadi instrumen tata kelola. Secara sederhana misalnya, tidak ada satupun informasi berbasis ketelusuran itu yang bersifat terbuka dan menjadi dasar uji akuntabilitas publik.

“Kalau memang mau mendukung penguatan tata kelola, saya pikir tugas pemerintah itu melakukan revisi terhadap keputusan pejabat negara mengenai daftar informasi dikecualikan. Di Kementerian Pertanian tahun 2022, melalui SK Sekjen Nomor 19 Tahun 2022, misalnya, data perizinan dan peta perkebunan ditutup dengan alasan menunjukkan kekayaan alam Indonesia. Padahal, dengan argumen itu yang tidak bisa mengakses justru publik yang punya kepentingan terhadap dampak dari kebijakan eksploitasi sumber daya alam,” ungkapnya.

Peneliti Satya Bumi, Sayyidati Haya Afra, mengkritisi kebijakan Dasbor Nasional yang tidak dibangun dengan sistem yang transparan dan menjamin akses bagi publik. Sistem informasi yang terkait dengan komoditas berkelanjutan seharusnya lebih kredibel sehingga mampu dipercaya dan mengangkat nilai komoditas yang lebih kompetitif di pasar global.