Walhi mengajukan surat keberatan pada Gubernur DIY atas persoalan ini pada 23 Januari 2025. Isi dari surat keberatan tersebut berkaitan dengan kegagalan pengelolaan di TPST Piyungan yang berdampak mencemari wilayah sekitar TPST piyungan hingga wilayah-wilayah lain akibat menumpuknya sampah.

Ketidakseriusan pemerintah provinsi dalam tata kelola pengelolaan sampah dapat dilihat dari alokasi anggaran yang diterapkan oleh Pemprov DIY. Apabila mengacu pada Permendagri tahun 2010, anggaran pengelolaan sampah adalah 3 persen dari total anggaran belanja. Sementara pemerintah DIY hanya mengalokasikan anggaran di bawah 2 saja. 

“Tidak optimalnya anggaran untuk tata kelola sampah ini, berdampak pada pengelolaan yang tidak maksimal,” kata Elki.

Pengelolaan di TPST Piyungan yang masih menggunakan metode pembuangan terbuka (open dumping) juga mempengaruhi kondisi lingkungan di wilayah sekitar landfill. Salah satu dampak degradasi lingkungan akibat tidak optimalnya pengelolaan sampah di TPA adalah air lindi. Air lindi di TPST Piyungan dikembalikan ke medium alam dengan memanfaatkan sungai Opak. 

Hasil temuan WALHI menunjukkan beberapa parameter kimia dan parameter fisik telah melebihi baku mutu kelas air 2 yang menjadi kelas air untuk air sungai yang diatur dalam PP No 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Sementara untuk air sumur warga, apabila merujuk Permenkes no 2 tahun 2023 tentang air minum, juga mengalami penurunan kualitas karena terdapat parameter fisika dan kimia yang juga melebihi baku mutu.

Kondisi kelebihan penampungan tersebut ditanggapi dengan penutupan TPA Piyungan yang dilakukan dengan serampangan tanpa mengacu pada Penilaian Indeks Risiko dan Rekomendasi Penutupan yang sesuai dengan ketentuan pada Pasal 61 Permen PU nomor 3 tahun 2013. Aturan itu menyebutkan beberapa tahapan teknis penutupan seperti prapenutupan, pelaksanaan penutupan, hingga pasca penutupan. 

Tetapi Pemerintah Provinsi DIY tidak melakukan pelaksanaan teknis tersebut dan menutup secara sepihak. 

Tidak adanya tahapan teknis dan perencanaan terkait pengelolaan sampah saat penutupan TPA Piyungan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang tidak hanya berdampak di sekitar Piyungan. Penutupan yang tanpa perencanaan yang jelas tersebut juga berdampak di wilayah-wilayah lain di Yogyakarta dan sekitarnya.

Walhi Yogyakarta beranggapan investigasi dan berbagai permasalahan lingkungan akibat kegagalan pengelolaan sampah yang tidak dapat dilepaskan tanggung jawab pemerintah provinsi. Rekomendasi yang ditulis dalam surat itu adalah: 

1) Melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

2) Melakukan penutupan TPA regional Piyungan sesuai dengan mekanisme pada Permen PU nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan.

3) Mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah sesuai dengan rekomendasi Permendagri No 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

4) Meminta Gubernur DIY membuat aksi Pemulihan lingkungan dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

5) Meminta Gubernur untuk memfasilitasi kabupaten dan kota dalam melakukan perencanaan pengelolaan sampah di DIY.