Ia pun menekankan pentingnya penerapan agroforestri sebagai solusi terhadap degradasi hutan serta upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah mencatat adanya 26,7 juta ha yang mengalami degradasi, termasuk lahan yang gundul dan bekas kebakaran. Untuk itu, pendekatan seperti tumpang sari dan agroforestri akan diterapkan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Setelah dicabut izinnya lahan itu akan menjadi hutan negara. Sehingga bisa diterbitkan izin baru jika dibutuhkan. "Apakah nanti dikelola oleh BUMN, oleh Danantara, oleh Agrinas atau apapun," katanya.

Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan, Uli Arta Siagian, mendesak Menteri Kehutanan untuk mengumumkan perusahaan-perusahaan yang dicabut tersebut. Menurutnya penting sekali melihat kondisi kawasan yang telah dicabut izinnya tersebut. 

Menurutnya pemerintah perlu mengkaji ulang kawasan yang PBPH-nya dicabut tersebut sehingga mendapatkan fungsi secara lebih tepat. 

“Misalnya saja kawasan tersebut ternyata memiliki fungsi lindung dan konservasi meskipun secara kawasan bukan untuk itu. Maka pemerintah seharusnya memperkuat fungsi itu,” kata dia. 

Beberapa PBPH yang tidak digarap saat ini justru teridentifikasi memiliki tutupan hutan yang baik sehingga memiliki fungsi lindung dan menjadi habitat satwa, termasuk satwa yang dilindungi.

Makanya keterbukaan data membantu pemerintah melakukan pengawasan dan pemberian informasi. Apalagi jika kawasan tersebut bersinggungan dengan masyarakat lokal atau masyarakat adat.  

“Nah, sesuai Pasal 33 Konstitusi seperti kata Pak Menteri Kehutanan, mereka juga harus mendapat manfaat, jangan semua diberikan ke korporasi yang melakukan deforestasi,” kata dia.