"Keanekaragaman hayati di lanskap Teluk Balikpapan terancam karena pembangunan IKN," kata Fathur.

Ia menjelaskan, setidaknya lebih dari empat hektare mangrove di Teluk Balikpapan, dibabat habis untuk dijadikan akses jalur perairan untuk alat-alat berat. Hal ini menyebabkan terganggunya ekosistem fauna akibat penghancuran mangrove yang cukup luas. 

"Habitat pesut, duyung, dan binatang laut lainnya menjadi terganggu dengan kehadiran IKN," ujarnya.

Menurut Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, Otorita Ibu Kota Nusantara, Onesimus Patiung, seluruh pihak terlibat dalam penyelematan Teluk Balikpapan, agar keanegaragaman hayati di sana bisa tetap dilestarikan. "Tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan masyarakat bahkan dunia juga concern dalam pelestarian Teluk Balikpapan ini," ungkap Onesimus.

Dia mengaku bahwa pembangunan IKN memiliki dampak khusus terhadap teluk tersebut. OIKN juga berkomitmen dalam meminimalisir kerusakan-kerusakan yang terjadi di area Teluk Balikpapan.

"Saat ini kami sudah evaluasi khususnya dalam mengurangi pemanfaatan garis pantai. Itu salah satu upaya kami," imbuhnya.

Onesimus menyampaikan bahwa OIKN sangat terbuka terhadap kritikan masyarakat. Paling tidak, hal itu menjadi bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dalam beberapa tahun ke depan.

“Mari kita sama sama. Berikan kami masukan ataupun pandangan supaya nantinya banyak pihak yang terlibat dalam penyelamatan Teluk Balikpapan itu, “ kata dia.

LBH dan Walhi Kritik Keras Otorita IKN

Menanggapi pernyataan OIKN tentang permintaan adanya masukan dan solusi dari rakyat, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda Fathul Huda Wiyashadi mengkritisi hal tersebut. Ia menyatakan kondisinya tidak sesuai yang terjadi di lapangan. 

"Sebenarnya banyak yang lapor, tapi implementasinya, tindak lanjutnya apa? Tidak ada. Jangan gini, kadang-kadang pemerintah itu bilang kalau mau mengkritik, kasih solusi," kritik Fathul. 

Menurut Fathul, pemerintah digaji menggunakan uang rakyat untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada di negara. Tak terkecuali yang terjadi di IKN. Bukan malah suruh masyarakat kembali. 

"Mereka dibayar untuk cari solusi, malah masyarakat disuruh cari solusi," tegasnya. 

Sementara itu Fathur Roziqin Fen menilai bahwa isu IKN ini menjadi sebuah ilusi nasionalisme, yang mana masyarakat ditanamkan pemikiran bahwa percepatan infrastruktur menjadi kebanggaan bagi anak bangsa. 

"Seolah-olah kemudian itu menjadi representasi dari kebanggaan warga, Padahal di balik gemerlapnya pembangunan itu, adanya keterancaman biodiversity, hilangnya satwa. Kemudian masyarakat adat yang tegusur, sampai dampak-dampak ekologis lainnya. Semua itu nyaris dikaburkan oleh kegemerlapan pembangunan,"jelasnya. 

Sehingga perlu memang adanya diskusi masyarakat, khususnya anak muda, agar mereka bisa membuka mata tentang mega proyek IKN ini. Karena IKN ini tidak hanya sekadar proyek yang membuat bangga negara, namun ada penderitaan di balik itu. 

Fathur juga menyatakan, kritikan-kritikan terhadap IKN bukan serta merta untuk menolak. Tetapi sebagai pengingat kepada pemerintah. 

"Tapi yang kita ingatkan adalah dalam perjalanan yang baru singkat ini, dia (pemerintah) sudah melakukan banyak hal yang merusak. Untuk itu, beresin dulu itu dulu. Karena pemerintah di awal mau bilang pembangunan IKN ini mau inklusif, nyatanya tidak."

"Nah upaya kita mengkritik ini bukan upaya untuk menggagalkan. Tapi upaya untuk mengingatkan,"cercanya. 

Sayangnya, kata Fathur, kenyataan pun tidak seideal yang diharapkan masyarakat. Ketika masyarakat bersuara saja, dianggap menjegal kebijakan negara. Bahkan dianggap sebagai pembangkangan dan ingin menggagalkan IKN. 

"Apakah mampu kita menjegal kebijakan negara? Emang kita negara apa? Ini rakyat loh! Ini hanya sekelompok kecil masyarakat yang meminta haknya," ujarnya.