Pemerintah dan LSM Teken Komitmen Percepatan Reforma Agraria
Penulis : Tim Betahita
Agraria
Kamis, 20 Februari 2025
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Pemerintahan Prabowo Subianto menyatakan komitmen untuk menyelesaikan konflik pertanahan melalui reforma agraria. Komitmen tersebut disampaikan melalui penandatanganan kesepakatan aksi bersama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil pada pembukaan Asia Land Forum di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.
“Presiden Prabowo sudah memerintahkan agar upaya pengentasan kemiskinan ekstrem harus dilakukan dengan memberikan akses tanah kepada rakyat. Kalau perlu dengan Dekrit Presiden,” kata Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, yang turut menandatangani kesepakatan tersebut, Rabu, 19 Febrauri 2025.
Budiman menyebut penyelesaian konflik tanah pascakolonial merupakan syarat Indonesia menjadi negara maju. Menurutnya, reforma agraria perlu ditindaklanjuti dalam status darurat dan dipimpin langsung oleh Presiden.
Reforma agraria merupakan komponen utama dalam upaya negara menjamin hak atas tanah, kata Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Darmawan. “Melalui program reforma agraria, negara memastikan kepastian hak atas tanah melalui redistribusi tanah, dukungan akses pasca reforma agraria dan perbaikan lembaga pelaksananya,” katanya.
“Kunci utama dalam mencapai semua ini adalah menghilangkan ego sektoral antara kementerian/lembaga,” kata Ossy.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan kerjasama semua pihak ini akan menjadi katalisator bagi pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dewi mengatakan, pemerintah perlu mengakui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), termasuk mendorong adanya Dekrit Presiden mengenai agenda reforma agraria. “Mengingat urgensi dan tingkat kedaruratan konflik agraria yang membutuhkan pendekatan dan strategi extra-ordinary,” kata Dewi.
Dewi mengatakan konflik agraria di Indonesia kritis. Catahu KPA 2024 mengungkap, terdapat 3.234 letusan konflik agraria selama satu dekade terakhir. Konflik ini merampas tanah milik 1,82 juta masyarakat, dengan total luas 7,42 juta hektare.
“Dalam jangka menengah, pemerintah perlu mengupayakan roadmap yang lebih komprehensif dalam mencapai swasembada pangan, sistematis dimana menjadikan reforma agraria sebagai indikator pencapaian swasembada pangan, menguatkan ketahanan pangan, menyelesaikan konflik agraria dan meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
“Penguatan kelembagaan pelaksana reforma agraria dan bagaimana ini dipimpin langsung oleh Presiden, termasuk mendorong dan mengesahkan UU reforma agraria, termasuk pengesahan masyarakat adat,” kata Dewi.
Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjadjaran Ida Nurlinda mengatakan: “Saat ini, penumpukan penguasaan tanah pada terjadi segelintir orang saja, sehingga reforma agraria yang diatur dalam bentuk UU adalah sebuah keniscayaan”.
Komitmen ini akan ditindaklanjuti melalui penyusunan peta jalan dan rencana aksi bersama. Lima poin utama yakni percepatan pelaksanaan reforma agraria melalui upaya sistemik penyelesaian konflik agraria dan perlindungan hukum, pengakuan wilayah adat serta redistribusi lahan utamanya bagi petani kecil, buruh tani, penggarap, nelayan, perempuan, lembaga ekonomi desa, dan koperasi rakyat.
Adapun komitmen tersebut ditandatangani sejumlah organisasi masyarakat sipil dan kementerian seperti Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, FX Nugroho Setijo Nagoro mewakili Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Destri Anna Sari mewakili Menteri Koperasi.
Sementara itu organisasi masyarakat sipil diwakili oleh KPA, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Rimbawan Muda Indonesia, dan Sajogyo Institute.
Share
