“Leuit dapat menyimpan hasil panen selama bertahun-tahun, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga kami, etapi juga untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah adat kami,” ujar Sucia Lisdamara, Perempuan Adat Kasepuhan Bayah.

Kedaulatan pangan masyarakat adat juga terbukti menjadi kekuatan nyata, terutama saat pandemi Covid-19 pada 2020 lalu. Dalam laporan liputan yang disusun oleh Ahmad Arif pada 2022, dijelaskan bagaimana komunitas adat mampu memenuhi hampir seluruh kebutuhan hidup mereka secara mandiri dan bertahan di tengah krisis.

Salah satu contohnya terlihat di Masyarakat Adat Boti, Nusa Tenggara Timur (NTT). Masyarakat Adat Boti memiliki pengetahuan mendalam dalam mengelola sumbe daya alam. Masyarakat adat itu memproduksi sendiri minyak kelapa untuk keperluan memasak, serta menerapkan teknik pengelolaan lahan yang memungkinkan mereka menanam dan memanen umbi-umbian meskipun kondisi tanah kering.

Bebie, dari Komunitas Adat Boti, mengatakan, untuk memastikan tidak ada anggota komunitas yang mengalami kekurangan pangan, Masyarakat Adat Boti juga mengandalkan modal sosial yang kuat. Selain memiliki kebun pribadi, Masyarakat Adat Boti juga mengelola kebun komunal yang dikelola secara kolektif.

Proses penggarapan kebun komunal itu dilakukan secara gotong royong oleh seluruh anggota komunitas, dan hasil panennya diperuntukkan bagi mereka yang mengalami kesulitan. “Kabupaten Timor Tengah Selatan termasuk daerah dengan kasus stunting tinggi di Provinsi NTT. Tapi tidak ada kasus ditemukan pada Masyarakat Adat Noti,” kata Bebie.

Tak hanya sekadar kebutuhan gizi dan pangan. Kedaulatan pangan juga menjadi identitas budaya dan simbol relasi sosial dalam komunitas adat. Di NTT, Masyarakat Adat Leuhoe di Desa Hoelea II, Kabupaten Lembata, membudayakan konsumsi pangan lokal jali-jali atau Leye dalam bahasa Kedang. Tradisi Puting Watar Ka Leye mewajibkan perempuan dari suku tertentu untuk mengkonsumsi Leye seumur hidup, menggambarkan eratnya keterkaitan pangan lokal dengan adat dan budaya.

Masyarakat adat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menerapkan praktik pengelolaan sumber daya perikanan berbasis kearifan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan komunitas, seperti Panglima Laot di Aceh, Mane’e di Kepulauan Talaud, Ola Nua di Lamalera, dan Sasi Ikan Lompa di Pulau Haruku. Studi di komunitas Paser di sekitar mangrove Teluk Balikpapan menunjukkan bahwa keberlanjutan ekosistem mangrove sangat berkaitan dengan ketahanan pangan mereka.

Bagas Pangestu, aktivis lokal isu pesisir dan laut, mengatakan, ikan, udang, kepiting, dan kerang adalah sumber pangan utama masyarakat adat pesisir. ‘Pasar hidup’ yang masih tersedia di sekitar rumah mereka menandakan ekosistem mangrove yang sehat. “Jika mangrove hilang, Masyarakat Adat Paser kehilangan sumber pangan mereka,” katanya.

Mika Ganobal dari Masyarakat Adat Kepulauan Aru Maluku juga menegaskan bahwa kedaulatan pangan masyarakat adat yang mendiami pulau-pulau kecil sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya alam yang bijak dengan memanfaatkan situasi dan fenomena alam seperti pasang surut, angin laut, curah hujan, dan fase bulan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat diharapkan menjadi instrumen hukum yang tidak hanya mengakui dan melindungi hak-hak serta kearifan lokal masyarakat adat, melainkan juga dalam menjaga keberlangsungan kedaulatan pangan berbasis komunitas. Dengan pengesahan RUU ini, masyarakat adat juga mendapatkan jaminan atas pengetahuan dan praktik dalam mengelola dan mengembangkan metode pengolahan pangan yang telah diwariskan turun-temurun.

Koordinator Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, Veni Siregar, menyebut bahwa RUU Masyarakat Adat telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025. “RUU Masyarakat adat adalah jalan menuju kedaulatan dan kemandirian masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam,” ucap Veni.

Dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan lingkungan, masyarakat adat telah membuktikan bahwa kedaulatan pangan dapat dicapai melalui pendekatan yang berbasis pada harmoni dengan alam. Upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat menjadi bagian integral dari sistem pangan nasional.

Ini, kata Veni, menjadi momen refleksi untuk melihat bagaimana kebijakan pangan nasional dapat lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat adat. “Dengan menjaga dan memperkuat sistem pangan mereka, kita tidak hanya melestarikan keanekaragaman hayati, tetapi juga memastikan generasi mendatang memiliki akses terhadap pangan itu sendiri dan membangun sistem pangan nasional yang adil dan berkelanjutan,” kata Veni.