Alaika melanjutkan, pihaknya mengirimkan aduan ini karena ingin mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mengambil tindakan sebagai contoh seperti yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini gencar melakukan penertiban bangunan yang berdiri di bantaran sungai akibat alih fungsi lahan. Bahkan tidak segan untuk menyegel tempat usaha dan menertibkan rumah-rumah yang mengurangi catchment area untuk resapan air, sehingga menyebabkan banjir besar di Bekasi pada awal maret lalu.

Sementara itu, Manuel Togi Marsahata Sidabutar Koordinator dari komunitas Aksi Biroe mengungkapkan, sebenarnya sudah ada papan-papan larangan mendirikan atau memanfaatkan lahan bantaran sungai, namun faktanya pemerintah tidak melakukan sosialisasi atau menjemput bola door to door supaya mencegah masyarakat untuk mendirikan bangunan di atas tanah bantaran sungai.

“BBWS Brantas harus gercep (gerak cepat), kami ingin mereka berkoordinasi dengan ATR/BPN ada sekitar 30 an rumah yang justru secara status bersertifikat padahal di atas tanah bantaran. Minimal harus konfirmasi ke lapangan lalu menindak tegas bahkan jangan segan untuk mencabut sertifikat jika terbukti melanggar,” ujarnya

Manuel menuturkan, pengelolaan sungai sebagai upaya mitigasi banjir harus dimulai dari memperbaiki daerah tangkapan atau resapan air utamanya adalah bantaran sungai. Aktivitas pembangunan di atas sempadan sungai juga telah menyebabkan hilangnya banyak habitat ikan dan spesies lain yang bergantung pada ekosistem sungai.

Menurut Manuel, salah satu yang terdampak adalah bulus di Sungai Brantas, yang merupakan hewan langka dan kini semakin terancam karena degradasi habitatnya. Keberadaan bangunan di sempadan sungai tidak hanya merusak keseimbangan ekosistem tetapi juga mempercepat hilangnya biodiversitas yang seharusnya dilindungi.

Alaika menyebutkan, surat pengaduan yang dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur dan BBWS Brantas ini berisi permintaan agar pemerintah segera melakukan peninjauan terhadap pemanfaatan bantaran sungai dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan.

Akamsi dalam hal ini menuntut pemerintah untuk melakukan moratorium izin di bantaran sungai di Kali Surabaya untuk mencegah maraknya bangunan liar, pembatalan sertifikat rumah/usaha yang berdiri di atas tanah bantaran sungai, dan melakukan pembongkaran rumah yang telah berdiri di bantaran sungai, dan terbukti melanggar hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Kemudian mensertifikatkan lahan bantaran sungai untuk dijadikan sebagai tanah negara, dan memaksimalkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap oknum yang melanggar ketentuan dalam regulasi terkait pelanggaran alih fungsi lahan bantaran Kali Surabaya.