“Model rantai pasok TBS kelapa sawit yang panjang di tingkat petani sawit swadaya, sangat rentan, dan tidak memungkinkan mereka mendapatkan nilai tambah dari hasil produksinya. Terdapat sekitar 20-30% keuntungan yang hilang dari harga di tingkat pabrik kelapa sawit, yang seharusnya mereka terima,” kata Andry. 

Kepala Departemen, Riset, Kampanye dan Kebijakan Publik Sawit Watch Hadi mengatakan penurunan pendapatan ini akan membatasi petani dalam mengelola kebunnya secara maksimal, termasuk melakukan perawatan. “Padahal faktor ini penting, karena perawatan kebun memengaruhi hasil dan produktivitas,” kata Hadi. 

Hadi mengatakan kebijakan pungutan ekspor hanya menguntungkan pihak tertentu. Dia menyebut salah satunya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Badan ini memiliki amanat mengelola dana hasil dari pungutan ekspor. 

“Padahal dalam realisasinya selama ini, dana yang ada BPDPKS ini sangat sulit sekali diakses dan dinikmati petani, melainkan dinikmati pemain besar industri biodiesel,” kata Hadi. 

Andry mengatakan, sistem kompensasi untuk petani saat ini belum dilakukan pemerintah. SPKS mencatat hampir 90% dana BPDPKS disalurkan untuk pemberian subsidi bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memproduksi biodiesel. 

“Sedangkan untuk beberapa program untuk petani sawit sangat minim, termasuk program peremajaan sawit rakyat yang jadi andalan, penyerapannya tak mencapai target hampir setiap tahunnya,” kata Andry. “ Di sisi lain, subsidi kepada industri biodiesel terus meningkat tiap tahun, mengikuti peningkatan bauran serta kuota yang dibutuhkan guna produksi biodiesel.” 

Andry mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan tarif pungutan tersebut tersebut. “Selain itu pemerintah tetap perlu membangun instrumen kompensasi atas risiko kerugian petani dari pengenaan tarif ekspor seperti ini. Salah satunya dengan mengembalikan prioritas utama penggunaan dana sawit untuk petani, lewat berbagai program yang sudah ada,” ujarnya.