“Misalnya, pembabatan hutan di Kalimantan untuk kepentingan industri tidak hanya merusak ekosistem lokal, tetapi juga mengubah arus laut yang menyebabkan desa-desa pesisir di wilayah lain ikut tenggelam. Ini adalah contoh nyata dampak lintas wilayah yang tak bisa diselesaikan dengan pendekatan teknokratik semata. Kita butuh kerangka hukum yang adil dan berpihak pada rakyat,” tambah Zainal.

Difa Safira dari ICEL menekankan pentingnya regulasi yang menjamin hak-hak masyarakat terdampak, transparansi pendanaan, dan partisipasi publik dalam seluruh proses kebijakan iklim.

Partisipasi kelompok rentan menjadi fokus utama ICJS. Forum ini secara khusus membuka ruang bagi penyandang disabilitas, masyarakat pesisir, dan kelompok terpinggirkan lainnya. Yeni Rosa Damayanti dari Perhimpunan Jiwa Sehat menyoroti minimnya perhatian terhadap disabilitas dalam kebijakan iklim.

"Kami, penyandang disabilitas, sering kali tidak dianggap sebagai bagian dari pembicaraan iklim, padahal kami menghadapi risiko yang jauh lebih besar saat iklim terjadi, musalnya ketika terjadi bencana. Harapannya, ICJS ini meng-highlight pengalaman-pengalaman disabilitas yang selama ini jarang diperbincangkan.” ujar Yeni.

Erwin Suryana dari KIARA menyatakan bahwa krisis iklim merupakan kenyataan sehari-hari bagi masyarakat pesisir. ICJS 2025 direncanakan dihadiri 500–1.000 peserta dari berbagai komunitas seperti masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, hingga anak muda, dengan agenda pleno, lokakarya tematik, panggung rakyat, dan aksi bersama.

“Kami hidup berdampingan dengan laut, tapi sekarang laut kian mendekat dan merampas ruang hidup kami. Krisis iklim bukan sekadar isu global bagi kami, ini kenyataan kami sehari-hari. Jadi perlu ada ruang yang dapat mengakomodasi kondisi kami dan mendorong solusi yang nyata,” tambah Erwin.