Menurutnya, pemanfaatan tenaga surya dapat mengatasi tiga tantangan utama penyediaan energi di Indonesia, yaitu meningkatkan kualitas dan keterjangkauan listrik di desa, menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sehingga menekan biaya dan subsidi, serta meningkatkan porsi energi terbarukan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Fabby menambahkan, proyek ini juga berpotensi memperkuat industri fotovoltaik dalam negeri, menyerap produksi modul surya dan baterai, mendorong investasi di rantai pasok teknologi energi surya, serta menciptakan lapangan kerja hijau.

Meski demikian, IESR menilai ada tiga tantangan yang perlu diantisipasi, yakni pemilihan lokasi pembangkit yang tepat, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan koordinasi lintas kementerian serta pemangku kepentingan.

IESR mendorong pemerintah menetapkan proyek ini sebagai Program Strategis Nasional (PSN) dan membentuk Satuan Tugas beserta Project Management Unit (PMU) untuk mengelolanya secara profesional.

Organisasi ini juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat desa sejak tahap perencanaan hingga pemanfaatan, perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam, serta penerapan prinsip partisipatif, menghormati hak asasi manusia, dan bebas korupsi.

IESR menyebut, jika dijalankan dengan baik, proyek PLTS 100 GW ini akan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat, meningkatkan daya saing industri energi surya nasional, memperkuat posisi Indonesia dalam peta transisi energi dunia, dan mendukung target mitigasi iklim dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC).