“Kita berada di persimpangan jalan, di antara menahan laju kenaikan suhu Bumi di bawah 1,5°C dan jalan tol menuju bencana iklim yang katastrofik. Kendati banyak negara yang mau mengambil aksi nyata, ada segelintir negara dengan kekuatan besar yang menghambat,” katanya dalam sebuah keterangan tertulis, Minggu (23/11/2025).

Menurut Carolina, hasil yang lemah ini tak adil mengingat apa yang sudah terjadi di Belém dalam dua pekan terakhir. COP30 berlangsung dengan partisipasi yang signifikan dari masyarakat adat. Perjuangan tersebut bahkan berbuah kebijakan demarkasi yang mengamankan 2,4 juta hektare tanah masyarakat adat di Brasil.

“Lahirnya peta jalan untuk menghentikan energi fosil dan deforestasi, serta dukungan pendanaan, sebenarnya akan menjadi hasil yang bersejarah. Namun, perjuangan ini akan terus berlanjut,” ujarnya. 

Bagi publik di Indonesia, COP30 menjadi momen yang kian menunjukkan betapa buruknya komitmen iklim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain ambisi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang tak memadai, dalam proses negosiasi pun pemerintah Indonesia tak menunjukkan langkah progresif–seperti lebih dari 80 negara yang mendesak adanya peta jalan untuk meninggalkan energi fosil. 

Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menyebut alih-alih ikut tampil dengan komitmen iklim yang ambisius dibarengi dengan diplomasi dukungan pendanaan iklim sesungguhnya dari negara maju dan transisi yang berkeadilan, sebagai negara besar Indonesia malah lebih fokus berjualan karbon di paviliun–yang keberadaannya disponsori berbagai perusahaan pencemar.

“Ini seperti membuang muka dari penderitaan masyarakat di Tanah Air yang menanggung dampak krisis iklim dan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas industri pencemar tersebut,” kata Leonard.

Reputasi Indonesia turut disorot pula setelah dinobatkan sebagai “Fossil of the Day” pada 15 November 2025 lalu oleh Climate Action Network (CAN)—jejaring yang beranggotakan 1.900 organisasi masyarakat sipil sedunia.

“Pemerintah Indonesia semestinya tak menganggap penyematan “Fossil of the Day” itu sebagai angin lalu, tapi berbenah dan bergerak untuk keluar dari jebakan industri fosil. Salah satunya dengan mengakhiri penggunaan batu bara, sebab tanpa itu komitmen transisi energi Indonesia akan sia-sia,” ucap Iqbal Damanik, Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Teks terakhir dari COP30 juga tak memuat kesepakatan untuk menghentikan deforestasi demi mencapai target aksi iklim melalui pelindungan hutan serta keanekaragaman hayatinya. 

Ketua Tim Politik untuk Kampanye Solusi Hutan Global Greenpeace, Rayhan Dudayev, mengatakan, sebenarnya sempat ada upaya dari sejumlah negara hutan hujan tropis untuk memasukkan ketentuan untuk menyetop pembabatan hutan dalam kesepakatan, tetapi Indonesia tidak terlihat aktif memperkuat inisiatif tersebut. 

Sikap Indonesia di meja perundingan dan hasil dari konferensi iklim ini, lanjut Rayhan, menjadi kabar mengecewakan bagi masyarakat adat yang berjuang menjaga hutan dari penghancuran oleh industri maupun atas nama proyek pemerintah. Seperti yang saat ini sedang terjadi di Tanah Papua, Masyarakat Adat Yei-Nan dan Malind di Merauke tengah berjibaku mempertahankan tanah dan hutan adat mereka dari proyek tebu dan cetak sawah.

“COP30 telah berakhir, tetapi perlawanan kita tak akan berhenti. Publik perlu terus mendukung perjuangan Masyarakat Adat dalam melindungi hutan, serta mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat,” ujar Rayhan.