Namun, A’an menjelaskan bahwa fungsi penyimpanan karbon tersebut dapat berubah ketika lamun mengalami gangguan. Aktivitas manusia di wilayah pesisir, seperti reklamasi, pengerukan, maupun peningkatan sedimentasi, dapat menghambat pertumbuhan lamun dan memicu degradasi ekosistem, serta menyebabkan pelepasan atau emisi karbon.

“Sederhananya, ketika lamun sehat, karbon diserap dan disimpan. Namun, ketika rusak—misalnya karena reklamasi atau pengerukan—daun, akar, dan bagian lamun lainnya mengalami pembusukan. Proses dekomposisi inilah yang melepaskan karbon dioksida ke atmosfer,” ujar A’an.

Ia mengatakan bahwa lamun memang memiliki kemampuan menyaring sedimen, tetapi kemampuan tersebut tetap memiliki batas. Jika jumlah sedimen yang masuk terlalu besar, keseimbangan ekosistem akan terganggu.

“Lamun memang bisa menyaring sedimen, tapi kalau sedimennya berlebihan, misalnya akibat erosi dari daratan, maka hal itu tetap akan mengganggu,” katanya.

Faktor emisi karbon lamun

Dalam riset ini, A’an memperkenalkan metode perhitungan faktor emisi karbon lamun. Faktor emisi adalah angka yang menggambarkan seberapa besar karbon yang dilepaskan ke atmosfer per satuan luas ekosistem per tahun akibat degradasi atau gangguan.

“Dalam konteks ekosistem lamun, faktor emisi menunjukkan laju kehilangan karbon yang sebelumnya tersimpan di dalam biomassa lamun, dan berpotensi juga mencerminkan proses awal pelepasan karbon dari sistem pesisir,” ucap A’an.

Selama ini, sambung A’an, Indonesia masih menggunakan faktor emisi global (Tier-1 IPCC) untuk menghitung emisi karbon dari lamun. Padahal, kondisi lamun Indonesia, baik dari sisi tekanan aktivitas manusia, dinamika pesisir, maupun stok karbon, sangat beragam dan tidak bisa diwakili oleh angka rata-rata global.

Wilayah pesisir di Jawa dan sebagian Sumatra, lanjut A’an, memiliki tekanan antropogenik yang jauh lebih tinggi dibandingkan kawasan timur Indonesia yang relatif lebih alami.

Untuk mengatasi keterbatasan data seri jangka panjang, A’an menggunakan pendekatan chronosequence modeling. Metode ini membandingkan kondisi padang lamun yang masih relatif baik dengan yang telah terdegradasi, untuk memperkirakan perubahan kondisi karbon dari waktu ke waktu.

“Hampir tidak ada data yang merekam kondisi lamun 10 atau 20 tahun lalu. Yang kita punya hanya kondisi saat ini. Maka, wilayah yang lamunnya masih bagus seperti Nusa Tenggara Timur kita anggap sebagai referensi masa lalu,” kata A’an.

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor emisi karbon lamun di Indonesia berada pada kisaran 0,53 hingga 3,25 ton karbon per hektare per tahun. Nilai tertinggi ditemukan di wilayah dengan tekanan pesisir tinggi, terutama Jawa dan sebagian Sumatra. Sebaliknya, wilayah seperti Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, dan Maluku menunjukkan nilai faktor emisi yang lebih rendah.

“Tekanan antropogenik di wilayah padat penduduk membuat potensi emisinya lebih besar,” ujarnya.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kerusakan satu hektare padang lamun di wilayah barat Indonesia dapat menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih besar dibandingkan kerusakan dengan luasan yang sama di wilayah timur. Dengan kata lain, lokasi degradasi menjadi faktor penting dalam perhitungan emisi karbon lamun secara nasional.

Melalui riset ini, Indonesia didorong untuk mulai beralih dari pendekatan Tier-1 menuju Tier-2, yakni penggunaan faktor emisi yang lebih spesifik dan mencerminkan kondisi nasional. Meski demikian, A’an menegaskan bahwa angka faktor emisi yang dihasilkan saat ini masih bersifat awal.

“Faktor emisi yang saya hitung baru berdasarkan karbon biomassa lamun, seperti dari daun dan akar. Padahal, cadangan karbon terbesar justru ada di sedimennya,” katanya.

Ke depan, A’an menyebut bahwa penggabungan data biomassa dan sedimen diperlukan agar perhitungan faktor emisi karbon lamun menjadi lebih presisi dan dapat mendukung kebutuhan pelaporan penurunan emisi karbon nasional, termasuk dalam kerangka Nationally Determined Contribution (NDC).

Untuk menjaga ekosistem lamun agar tetap lestari, ia menekankan pentingnya regulasi yang kuat, implementasi yang konsisten, serta keterlibatan masyarakat pesisir, mulai dari pengelolaan sampah hingga praktik pembangunan yang lebih ramah lingkungan.

Lebih jauh, A’an menyoroti urgensi sistem pemantauan laut jangka panjang. Indonesia membutuhkan sistem pengamatan laut nasional (Indonesia Ocean Observing System/IOOS), yang tidak hanya memantau aspek fisik, tetapi juga aspek biogeokimia dan ekosistem laut.

Riset ini menegaskan bahwa kondisi ekosistem lamun menentukan apakah karbon tetap tersimpan di dalam sistem atau justru terlepas ke atmosfer ketika terjadi degradasi, sekaligus menunjukkan pentingnya memahami variasi regional dalam upaya penghitungan emisi karbon pesisir Indonesia.