Koordinator JATAM Nasional Melky Nahar mengatakan, perampasan lahan masyarakat adat dan komunitas lokal sangat erat dengan pengembangan pembangkit geotermal yang sedang didorong oleh pemerintah. Dalam temuan terbaru JATAM, hal ini seolah dianggap lumrah karena panas bumi diposisikan sebagai energi bersih dan rendah karbon, meskipun daya rusak sosial dan ekologisnya sangat besar. 

“Pertanyaannya, apakah itu masih bisa disebut energi bersih yang rendah emisi, jika tanah dan hutan dicaplok, ekosistem dirusak, air tercemar arsenik dan logam berat, penduduk mati karena gas beracun, wilayah adat terhapus dari peta, dan warga penolak dikriminalisasi dan ditangkap?” ujarnya.

Melky menilai, kebijakan dan perluasan geotermal di sejumlah wilayah menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi krisis iklim. “Tetapi sebenarnya geotermal itu sama rakusnya dengan pertambangan lain seperti batu bara, termasuk rakus lahan dan rakus air. Yang diperbaharui cuma narasi dan teknis ekstraksinya. Bukan cara produksinya secara fundamental,” katanya. 

"Jadi ini bukan solusi untuk krisis iklim, tetapi bentuk lain dari akumulasi kapital oleh orang-orang kaya dan pemain lama. Sebab saat ini industri lah yang paling berkepentingan dalam proyek energi, bukan untuk rakyat," katanya. 

Melky mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan ekspansi panas bumi di masa depan. Hingga saat ini, sedikitnya 64 Wilayah Kerja Panas Bumi telah ditetapkan dengan total luasan mencapai sekitar 3,9 juta hektare. Luasan ini sebagian besar berada di wilayah hutan, ruang hidup masyarakat, kawasan adat, serta daerah rawan bencana. 

Pendiri Sekolah Ekonomika Demokratik Hendro Sangkoyo mengatakan, ekspansi saat ini dan di masa depan menyimpan risiko serius terhadap keselamatan maupun keberlanjutan ruang hidup warga. 

Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengorbankan warga di berbagai provinsi untuk memenuhi ambisi proyek geotermal. Dia mencontohkan berbagai dampak fatal geotermal, termasuk gempa 5,4 SR yang melanda Pohang, Korea Selatan, yang dipicu oleh aktivitas injeksi air bertekanan tinggi ke dalam tanah di lokasi proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi. Hal tersebut kemudian mengaktifkan patahan lokal. Akibatnya, 1.200 bangunan rusak, 82 luka-luka, dan ribuan orang mengungsi. 

Di Indonesia, proyek geotermal telah mengambil nyawa. Dalam rentang 2016 hingga 2024, JATAM mencatat 419 warga menjadi korban keracunan gas H2S, dengan gejala mulai dari gangguan pernapasan akut, pusing kronis, mual, hingga kehilangan kesadaran di sekitar lokasi proyek panas bumi. Di Sorik Marapi, Mandailing Natal saja, terdapat enam korban tewas akibat semburan gas beracun pada 2021-2022. 

“Angka ini menunjukkan bahwa risiko industri geotermal bersifat nyata dan mematikan. Itulah mengapa kita harus tolak geotermal,” kata Hendro. 

Penanggung Jawab Program Penelitian Perempuan Mahardhika Vivi Widyawati mengatakan, proyek transisi energi juga menimbulkan struktur kekerasan baru dan berlapis untuk perempuan. Menurutnya, di  hampir seluruh wilayah proyek panas bumi, perempuan menghadapi beban berlapis dari dampak pengembangan teknologi tersebut. Sumber air yang rusak, produksi pangan yang menurun, kerja perawatan yang meningkat, dan ancaman kriminalisasi dan kekerasan seksual masuk ke dalam daftar ketika perempuan berada di garda terdepan perjuangan masyarakat adat dan komunitas lokal. 

“Keputusan dan kebijakan terkait energi mengabaikan partisipasi dan pengetahuan perempuan. Sebaliknya politik energi hari ini menghancurkan tubuh dan kerja perempuan. Indikatornya, politik energi mengabaikan hak hidup perempuan, menyingkirkan perempuan dari akses tanah, air, dan hutan,” katanya. 

“Pengalaman para perempuan tersebut menunjukkan bahwa transisi energi bukan hanya soal teknologi dan emisi, tetapi juga soal ketidakadilan struktural yang semakin memperparah kerentanan sosial,” kata Vivi. 

Mama Mia mengiyakan hal tersebut. “Saya pernah diancam oleh PNS. Dia bilang saya tidak boleh melawan pemerintah. Sebenarnya saya bukan melarang (geotermal) tetapi saya ingin mencari tahu, batas hak pemerintah itu sampai di mana? Dan bagaimana dengan hak kami sebagai rakyat?” 

“Kami tidak tahu bahasa tinggi dan solusi untuk atasi dampak buruk geotermal. Tetapi saya rasa ada energi lain yang tidak merugikan masyarakat kecil,” ujarnya.