PLTU Cirebon-1 beroperasi sejak 2012, dengan kapasitas 660 megawatt. Pada 2023, pemerintah membangun unit baru, yaitu PLTU Cirebon-2 berkapasitas 924 megawatt. Pembangkit ini bersama PLTU Pelabuhan Ratu di Sukabumi dan PLTU Indramayu menjadi tumpuan pasokan listrik di Pulau Jawa. 

Rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 menjadi bagian transisi energi Indonesia serta upaya mencapai emisi nol bersih pada 2060 di tengah menguatnya dampak krisis iklim di seluruh dunia. Penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia Investment Authority, Asian Development Bank, dan PT Cirebon Electric Power pada 2023 selaku operator, mencakup penghentian operasi pembangkit tujuh tahun lebih awal, yakni pada Desember 2035. 

Pendanaan dan kinerja teknis disebut menjadi kendala yang menyebabkan gagalnya rencana tersebut. 

“Kami minta PLTU ditutup itu bukan hanya untuk menyelamatkan diri saya, tapi ini bagian dari menyelamatkan desa saya, menyelamatkan Cirebon,” katanya.

Emisi dari PLTU batu bara dikaitkan dengan berbagai dampak kesehatan yang parah, termasuk penyakit pernapasan dan kardiovaskular, kanker, dan kematian dini. Dampak ini terutama disebabkan oleh polutan seperti partikulat (PM), sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan logam berat. 

Studi tahun 2025 menyebut PLTU Cirebon-1 sebagai salah satu pembangkit paling beracun di Indonesia. Ini lantaran paparan polusi udaranya dapat dikaitkan dengan 1.109 total kematian per tahun pada populasi dewasa serta empat kematian anak di bawah usia lima tahun. Menurut studi tersebut, penghentian PLTU Cirebon-1 dapat mencegah sekitar 6.400 kematian akibat polusi udara. 

Tidak hanya pembangkit di Cirebon. Dua pembangkit batu bara, yakni PLTU Pelabuhan Ratu (Sukabumi) dan PLTU Indramayu, turut mengepung Jawa Barat. Keduanya juga termasuk dalam daftar hitam 20 pembangkit paling berbahaya di Indonesia, masing-masing dikaitkan dengan total 481 kematian per tahun dan 336 kematian per tahun pada populasi dewasa. 

Adapun kerugian ekonomi dari 20 PLTU paling berbahaya ini diperkirakan mencapai Rp52,4 triliun per tahun, serta menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat secara agregat sebesar Rp48,4 triliun. 

Batal pensiun dini, jadi co-firing biomassa

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060 yang terbit tahun lalu menyebut akan ada 54 gigawatt (GW) pembangkit batu bara yang beroperasi hingga 2060. Puncak operasinya mencapai 62,4 GW di mana 5-30% merupakan co-firing biomassa. 

Trend Asia menyebut kebijakan ini upaya pemerintah memperpanjang umur PLTU, melalui metode pembakaran bersama antara batu bara dengan bahan organik (biomassa) seperti serpihan kayu, pelet kayu, cangkang sawit, atau sampah.  

Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia Bayu Maulana Putra mengatakan, program co-firing biomassa sebagai solusi palsu krisis iklim. 

“Program co-firing biomassa pada PLTU hanyalah solusi palsu karena justru memperluas sebaran dampak: meracuni dan memiskinkan masyarakat di sekitar PLTU,” katanya. 

“Selain itu (kebijakan ini) juga memperuncing masalah ketimpangan akses atas lahan masyarakat akibat operasi hutan tanaman energi atau HTE serta menambah kerentanan masyarakat karena bencana akibat dari deforestasi,” kata Bayu. 

Menurut Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Mandiri Hanjuang Barat, Sukabumi, Papajri, hal ini mulai terjadi. Hutan yang dibuka untuk menanam tanaman biomassa (HTE) menyingkirkan petani di wilayah Hanjuang Barat. Tidak hanya itu longsor dan banjir terus terjadi. Hal ini pun diperparah adanya tambang di dekat permukiman warga. 

“Kami menduga longsor dan banjir yang terjadi di kampung kami, salah satunya akibat pembukaan HTE. Ada ratusan warga yang tinggal di desa kami, kalau lingkungan kami dirusak, apalagi hutan kami diubah untuk tanaman energi demi kebutuhan co-firing biomassa, kami khawatir kami yang jadi korban. Kami ingin ada reboisasi, kami punya tugas menjaga kelestarian alam,” ujarnya.

Ancam Perjanjian Paris 

Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Jawa Barat, Siti Hannah Alaydrus mengatakan batalnya pensiun dini batu bara mengancam komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris. Kesepakatan global ini bercita-cita membatasi pemanasan global jauh di bawah 2 derajat Celcius, atau 1.5C di atas tingkat pra industri untuk menghindari krisis iklim yang lebih parah. 

“Tidak jelasnya peta pemensiunan PLTU dan rencana penambahan PLTU baru serta memasukkan solusi palsu justru membawa Indonesia makin terbelakang, dan upaya untuk mencapai Perjanjian Paris di ambang kegagalan,” kata Siti. 

Juru Kampanye Energi Fosil Trend Asia Novita Indri mengatakan, Indonesia dapat menderita dampak kerugian ekonomi yang lebih besar dengan batalnya pensiun dini PLTU Cirebon-1. 

“Dampak tidak langsung dari kepulan asap PLTU hingga dekade mendatang akan makin menghilangkan peran petani dan nelayan dan membawa Indonesia pada ambang krisis multidimensi,” ujar Novi. 

“Menunda untuk memensiunkan PLTU tidak hanya akan memperparah frekuensi kebencanaan tapi kerugian negara pun akan makin membengkak,” katanya.