Ia menjelaskan, kerusakan yang terjadi bersifat sistemik. Hutan bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan sistem kompleks yang melibatkan tanah, air, tumbuhan, satwa, mikroorganisme, dan iklim mikro dalam jaringan interaksi yang saling bergantung. Ketika tekanan berlangsung terus-menerus, daya lenting (resiliensi) sistem melemah hingga akhirnya runtuh (collapse). Pada tahap ini, menurut Hendra, fungsi-fungsi ekologis gagal berjalan.

“Air hujan tidak lagi terserap dan tersimpan, melainkan langsung mengalir ke hilir, stabilitas lereng melemah akibat rusaknya sistem perakaran, pengendalian iklim mikro terganggu, dan habitat keanekaragaman hayati menyusut drastis,” ujar Hendra.

Proses menuju keruntuhan ekosistem

Hendra berpendapat, banjir bandang, dalam konteks ini, menjadi konsekuensi logis dari runtuhnya sistem tersebut. Ia menjelaskan, keruntuhan ekosistem hutan tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berlangsung melalui proses spasial secara bertahap, sering kali luput dari perhatian publik maupun pengambil kebijakan.

“Perubahan lanskap hutan itu gradual. Awalnya mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya terakumulasi,” ujarnya.

Hendra bilang, ada 5 proses spasial yang dapat mengubah matriks lanskap hutan. Pertama fragmentasi, ketika hutan yang sebelumnya utuh terpecah menjadi bagian-bagian (fragmen) kecil dan terisolasi. Fragmen-fragmen hutan ini kehilangan konektivitas ekologis, sehingga pergerakan satwa dan aliran genetik terganggu. Kedua adalah dissection, yakni ketika lanskap hutan terbelah oleh jalan raya atau infrastruktur linear lainnya.

“Begitu ada jalan yang membelah, secara ekologis hutan itu sudah tidak lagi utuh. Ia terpisah menjadi dua bagian yang rentan terhadap gangguan antropogenik, efek tepi dan isolasi populasi satwa tertentu,” ucapnya.

Ketiga adalah perforasi, ditandai dengan terbentuknya “lubang-lubang” di dalam bentang hutan akibat pembukaan lahan. Keempat adalah shrinkage, jika tekanan terus berlangsung, fragmen hutan yang tersisa berangsur-angsur akan mengalami penyusutan luas. Pada fase paling lanjut terjadi attrition, yaitu ketika fragmen-fragmen kecil itu hilang sepenuhnya akibat degradasi berkelanjutan.

“Proses-proses ini bisa terjadi bersamaan atau bergantian. Karena berjalan perlahan, sering kali kita tidak menyadari bahwa sistemnya sedang menuju titik kritis,” kata Hendra.

Menurutnya, akumulasi perubahan tersebut mendorong ekosistem menuju titik kritis yang sulit dipulihkan. Ketika ambang batas daya lenting (resiliensi) terlampaui, kerusakan menjadi semakin kompleks dan mahal untuk diperbaiki.

Hendra mengatakan bahwa tanda-tanda awal degradasi sebenarnya dapat dikenali dari terganggunya spesies kunci. Di Sumatera, misalnya, meningkatnya konflik harimau sumatera bukan sekadar konflik satwa-manusia.

“Ketika harimau masuk ke permukiman atau melintasi jalan raya, itu bukan hanya soal konflik. Itu indikator bahwa habitatnya sudah tidak lagi utuh dan sehat,” ujarnya.

Hendra juga memberikan catatan tentang persepsi reduksionis yang memandang hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Pendekatan ini sering melahirkan solusi instan, seperti penanaman massal tanpa perencanaan ekologis berbasis lanskap.

“Menanam pohon tidak otomatis memulihkan ekosistem,” tegasnya.

Hendra berpendapat, restorasi sejati harus memulihkan fungsi dan proses ekologis, bukan sekadar mengganti tutupan vegetasi. Tanpa pendekatan ilmiah berbasis ekosistem, rehabilitasi berisiko menghasilkan “hutan semu” yang rapuh dan miskin keanekaragaman hayati.

Menggeser paradigma pembangunan

Hendra menegaskan bahwa menghentikan eksploitasi hutan saja tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Menurutnya, banyak ekosistem yang telah terdegradasi membutuhkan langkah pemulihan yang jauh lebih sistematis dan terintegrasi.

“Penghentian eksploitasi itu penting, tetapi tidak cukup. Ekosistem yang sudah rusak perlu dipulihkan dengan pendekatan terpadu lintas sektor dan berbasis bentang alam,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan pengelolaan hutan tidak bisa lagi berjalan secara parsial. Diperlukan konsistensi kebijakan antar sektor, integrasi antara konservasi, restorasi dan pembangunan, serta kolaborasi nyata antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Tanpa sinergi tersebut, upaya pemulihan akan terfragmentasi dan tidak menyentuh akar persoalan. Lebih jauh, Hendra menekankan pentingnya keberanian untuk mengevaluasi paradigma yang cenderung eksploitatif.

“Selama hutan dipahami hanya sebagai sumber daya ekonomi, kita akan terus terjebak dalam siklus kerusakan dan bencana,” katanya.

Hendra mengatakan, banjir bandang yang berulang merupakan pesan keras dari alam. Jika cara pandang terhadap hutan tidak berubah, bencana ekologis akan terus berulang dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Sebaliknya, apabila hutan ditempatkan sebagai sistem penyangga kehidupan, maka arah pembangunan dapat disusun untuk menjaga resiliensi ekosistem sekaligus memastikan keberlanjutan kesejahteraan manusia.

Melalui perspektif ilmiah ini, imbuh Hendra, BRIN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membaca banjir bandang bukan sebagai peristiwa insidental, melainkan refleksi dari kondisi sistem alam.

“Sudah saatnya kita belajar dari alam, sebelum alarm ekologis ini berubah menjadi keruntuhan yang tidak lagi dapat dipulihkan,” ujarnya.