“Mengulang proses perizinan untuk proyek yang sama berarti mengabaikan temuan risiko bencana yang sudah diuji di pengadilan dan menempatkan warga kembali di jalur bahaya,” ujarnya. 

Juru Kampanye WALHI Wahyu Eka Setyawan mengatakan, langkah pemerintah memproses izin lingkungan baru tersebut memuat sejumlah masalah serius. Di antaranya mengkhianati prinsip kepastian hukum dan keadilan, serta mengabaikan bukti risiko bencana yang sudah diakui peradilan. 

“Dalam proses persidangan di PTUN, warga dan para ahli telah membuktikan bahwa rancangan tambang bawah tanah dan bendungan limbah PT Dairi Prima Mineral berada di wilayah rawan gempa dan longsor, dengan potensi bencana industri yang bisa “membumianguskan orang Dairi–Aceh Singkil serta seluruh kehidupan pada wilayah tersebut,” sebagaimana ditegaskan tim kuasa hukum. Hakim mengakui bukti-bukti ini dan memutus bahwa rencana tambang DPM tidak layak lingkungan,” kata Wahyu. 

Wahyu menilai, proses dokumen baru untuk proyek yang sama tersebut sebagai praktik berbahaya dalam tata kelola lingkungan. Pemerintah juga mengabaikan hak warga dan trauma panjang akibat konflik berkepanjangan. 

“Ini adalah preseden buruk, bahwa setiap kali warga menang, negara dan perusahaan menjawab dengan memperbarui kertas, bukan menghentikan rencana yang terbukti berbahaya,” kata Koordinator JATAM Nasional Melky Nahar. 

Koalisi mendesak agar Kementerian Lingkungan Hidup menghormati dan menjalankan substansi putusan PTUN dan Mahkamah Agung, dengan tidak melanjutkan proses izin lingkungan baru untuk proyek tambang seng dan timbal PT Dairi Prima Mineral dalam bentuk apa pun. Pemerintah juga didesak untuk menghentikan penerbitan izin lingkungan dan mengeluarkan surat ketidaklayakan izin lingkungan terhadap perusahaan tersebut.

“Pemerintah pusat dan daerah harus menghentikan seluruh rencana tambang seng di Dairi dan mengeluarkan kebijakan perlindungan wilayah rentan bencana, sumber air, dan permukiman warga dari ancaman bendungan limbah tambang dan tambang bawah tanah,” kata Melky.