Ada sebuah jalan lain yang bisa ditempuh. Ini adalah jalan yang tak harus dimulai dengan proyek-proyek raksasa atau yang didanai modal asing, tapi dengan pertanyaan mendasar yang mungkin mengusik zona nyaman: energi itu untuk apa?

Indonesia bisa mengadopsi kebijakan industri hijau yang progresif, seperti diusulkan Jostein Hauge dan Jason Hickel (2025). Dengan kebijakan ini, ketimbang berekspansi terus-menerus, Indonesia dapat memulai dengan menyelaraskan pasokan energi dengan kebutuhan sosial. Ini berarti sesuatu yang tampak sederhana namun secara politis sangat mengganggu: membangun pembangkit listrik di tempat ia dibutuhkan, memanfaatkan apa yang di tempat itu berlimpah, dan memutuskan secara eksplisit siapa yang dilayani.

Di seluruh negeri, opsi itu akan berujung pada sistem terdesentralisasi—tenaga surya di pulau-pulau timur, tenaga mikro-hidro di daerah dataran tinggi, tenaga panas bumi di tempat yang sudah tersedia di perut bumi dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan—yang dirancang bukan sebagai pelengkap pembangkit batu bara, tapi sebagai penggantinya. Ini dilakukan dengan memprioritaskan kepemilikan publik dan masyarakat alih-alih kontrol terpusat, dan mengalihkan pembiayaan dari prasarana berbahan bakar fosil berskala raksasa ke prasarana terbarukan yang bersifat modular dan bisa diterapkan dengan cepat.

Jalan ini bukan tidak mengandung konsekuensi; ia membebani pembuat kebijakan dengan tugas yang sangat boleh jadi sulit mereka terima: keharusan untuk menghitung ulang permintaan. Jelas, Indonesia tak bisa secara bersamaan merealisasikan ekspansi industri yang intensif menggunakan energi—yang ditopang bahan bakar fosil—dan memenuhi tenggat kewajiban iklimnya lewat energi terbarukan yang terdesentralisasi. Pada suatu titik, pertanyaannya bukan lagi bagaimana memasok lebih banyak energi, tapi bentuk pertumbuhan mana yang memang layak didukung.

Di situlah sejauh ini pemerintah tak mau memutuskannya. Ini bukan karena sumber dayanya atau pendanaannya tidak ada, tapi model pembangunan yang berlaku—ekstraktif, terpusat, dan berakar kuat secara politik—terus diuntungkan oleh status quo. Namun, dalam kesempatan yang menyempit berdasarkan Perjanjian Paris, model itu semakin terbukti bukan merupakan fondasi untuk mewujudkan pertumbuhan; ia malah menjadi beban struktural.

Maka, transisi sejati bukanlah dari bahan bakar fosil ke tenaga surya, misalnya. Ia harus dari sistem yang memperlakukan energi sebagai alat untuk ekspansi tanpa batas ke sistem yang menganggapnya sebagai barang publik dengan limitasi. Apa saja yang kurang dari itu akan gagal bukan karena langkanya teknologi atau modal, melainkan karena penolakan untuk mengonfrontasi apa yang pada dasarnya harus berubah

Dan selama Indonesia tetap terikat pada bahan bakar fosil, setiap guncangan geopolitik—dari Selat Hormuz hingga perang berikutnya di Asia Barat—akan terus bergema dalam perekonomiannya. Volatilitas yang dipicu oleh perang terhadap Iran bukanlah gangguan eksternal; itu adalah peringatan. Negara yang bergantung pada energi impor sesungguhnya tak punya daya untuk mengendalikan masa depannya sendiri. Semakin lama Indonesia menunda transisinya, stabilitasnya semakin rentan terhadap konflik yang tak dapat dibentuknya sendiri dan tak dapat dihindarinya.