Laporan tersebut juga menemukan, potensi energi terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal, terutama perairan dan surya. Peneliti mencatat, pemanfaatan potensi sumber daya air menurun dari 1.272 pada 2021 menjadi 1.039 pada 2024. Energi surya mengalami hal serupa meski potensinya melimpah. 

“Hal ini mencerminkan adanya hambatan struktural sekaligus peluang pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro berbasis lokal,” kata Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar, Rabu,1 April 2026. 

Menurut Media, transisi energi di Indonesia tidak dapat hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur energi semata, melainkan harus dimulai dari desa sebagai basis ekonomi masyarakat. “Tanpa penguatan ekonomi lokal dan kapasitas desa, transisi energi akan tetap timpang dan tidak inklusif,” ujarnya.

Peneliti CELIOS Aulia Lianasari mengatakan, ketahanan ekonomi desa menjadi faktor kunci dalam pengembangan transisi energi, namun masih timpang antarwilayah. Beberapa daerah seperti DI Yogyakarta, Sumatra Barat, dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan kemajuan melalui penguatan UMKM dan ekonomi lokal, sementara banyak wilayah lain, terutama di wilayah Indonesia Timur, masih tertinggal. 

Menurut Aulia, kesenjangan juga terjadi antara kapasitas pemerintah desa dan implementasi energi bersih di lapangan. “Ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada kemampuan, tetapi juga pada arah kebijakan dan desain insentif yang belum berpihak pada energi terbarukan di tingkat desa,” katanya.

Peneliti CELIOS Jaya Darmawan, menekankan bahwa arah kebijakan energi nasional perlu lebih berpihak pada desa sebagai aktor utama transisi, meskipun terdapat catatan dalam pengembangan 100 GW PLTS melalui Koperasi Merah Putih. 

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Yuyun Harmono mengatakan, ketergantungan pada energi fosil masih dipertahankan meski pemerintah terus menggaungkan komitmen pada energi bersih. 

“Kebijakan energi nasional yang tetap mengakomodir energi fosil menunjukkan belum adanya keberpihakan yang kuat terhadap energi terbarukan,” kata Yuyun.

“Perluasan akses pada pengembangan energi terbarukan skala komunitas menjadi kunci untuk mendorong transisi energi yang lebih cepat dan inklusif,” ujarnya.

Para peneliti merekomendasikan pemerintah untuk mengintegrasikan agenda transisi energi dengan pembangunan ekonomi desa, termasuk melalui penguatan UMKM dan sektor produktif lokal, pengalihan subsidi energi fosil ke energi terbarukan, peningkatan kapasitas pembiayaan dan kelembagaan desa, dan optimalisasi energi terbarukan seperti PLTS dan PLTMH. 

Selain itu, desentralisasi kebijakan energi perlu diperkuat agar desa memiliki peran lebih besar dalam menentukan arah transisi energi berbasis komunitas sesuai dengan kebutuhan lokal.