Menurut Media, hal ini terkait dengan pilihan kebijakan yang berupaya menjaga laju pertumbuhan dalam jangka pendek, namun tidak memperhitungkan risiko jangka panjang. Dalam situasi tersebut, program-program yang membutuhkan pembiayaan besar tetap dijalankan, meskipun efektivitasnya belum teruji.

Ekonomi Indonesia menghadapi sejumlah kerentanan, seperti kemampuan pembayaran utang dan potensi arus keluar modal. Hal ini telah terjadi sebelum konflik geopolitik. 

“Dalam jangka pendek, risiko terhadap kemampuan bayar utang dan capital outflow perlu diantisipasi. Ini bukan situasi yang bisa dihadapi dengan pendekatan biasa,” ujarnya. 

Kondisi tersebut diperburuk oleh kekhawatiran terhadap kredibilitas data ekonomi. Menurut Media, kepercayaan investor sangat bergantung pada transparansi dan validitas data yang disampaikan pemerintah. “Sikap wait and see dari investor luar negeri menunjukkan adanya kehati-hatian. Ini harus dijawab dengan kebijakan yang kredibel, bukan sekadar narasi pertumbuhan,” ujarnya.

Program populis butuh evaluasi

Pendekatan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi seringkali mengutamakan kebijakan populasi. Dalam hal ini, Forum menilai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memiliki fondasi sistemik yang kuat.

“Perlu evaluasi terhadap efektivitas dan ketepatan sasaran program MBG. Intervensi seharusnya difokuskan pada kelompok prioritas seperti ibu hamil, bayi dan balita dalam 1.000 hari pertama kehidupan serta anak prasekolah hingga usia SD untuk manusia Indonesia yang unggul,” kata dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Teddy Prasetyono. 

Menurut dia, tanpa integrasi dengan sistem kesehatan, pendidikan, dan pangan lokal, program tersebut berisiko tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kebijakan pangan dan energi

Kritik terhadap pendekatan populis juga muncul dari panel pangan. Nailul Huda dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai bahwa kebijakan pangan masih belum menyentuh persoalan struktural.

Menurut Nailul, reformasi kelembagaan pangan dan penguatan ketahanan pangan berbasis daerah dibutuhkan untuk mengatasi persoalan saat ini. 

“Penguatan ketahanan pangan harus berbasis daerah, bukan sekadar program dari pusat. Tanpa itu, kita hanya memindahkan masalah,” katanya. 

Nailul juga menyoroti meningkatnya keterlibatan militer dan kepolisian dalam berbagai sektor sipil, termasuk pangan dan pengelolaan program pemerintah. Menurutnya ini dapat mengaburkan batas antara fungsi sipil dan militer. 

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, pendekatan keamanan sering kali digunakan dalam menangani persoalan ekonomi dan sumber daya. Di antaranya praktik perampasan lahan yang semakin kompleks, termasuk melalui skema ekonomi baru seperti bursa karbon.

Ketika terjadi konflik, pendekatan yang diambil sering kali melalui jalur hukum dan kriminalisasi warga. “Padahal, seharusnya ada ruang penyelesaian non-litigasi,” ujar Bhima. 

Pendekatan ini, kata Bhima, mempersempit ruang dialog serta berpotensi memperburuk konflik di tingkat lokal. 

Isu mendasar tata kelola pemerintahan

Sejarawan dan pengajar di Institut Kesenian Jakarta Hilmar Farid mengatakan, berbagai masalah yang dihadapi saat ini mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. 

“Hilangnya meritokrasi dan melemahnya akuntabilitas publik menjadi akar masalah. Ini yang kemudian memengaruhi arah kebijakan di berbagai sektor,” kata Hilmar.

Ia menilai bahwa tanpa perbaikan dalam sistem politik, kebijakan ekonomi akan terus didorong oleh kepentingan jangka pendek dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Direktur Eksekutif Amnesty International Usmand Hamid mendorong agar pemerintah mengembalikan prinsip-prinsip konstitusi dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam perumusan kebijakan ekonomi, yang menjawab kebutuhan riil masyarakat. 

“Konstitusi mengamanatkan pemisahan kekuasaan dan sistem checks and balances. Ketika prinsip ini tidak berjalan, kebijakan berisiko menyimpang dari kepentingan publik,” kata Usman. 

Dalam situasi fiskal yang terbatas, pilihan kebijakan menjadi semakin penting. Forum menilai bahwa program yang dijalankan harus memiliki dasar yang kuat, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan sistem yang ada. Di saat yang sama, transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat untuk menjaga kepercayaan publik.