“Mengingat ini adalah penyelenggaraan konferensi TAFF pertama yang akan membahas mekanisme implementasi dan menginisiasi kerangka aturan global soal transisi dari energi fosil ke depan, maka ini adalah peluang bagi Prabowo untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam menentukan arah aturan global tersebut,” ujar Rabin dalam Diskusi Jurnalis: Mendorong Komitmen Indonesia untuk Keluar dari Energi Fosil, di Jakarta Rabu (15/4/2026).

Perang di kawasan Timur Tengah mengguncang ekonomi global. Pasokan minyak terganggu di Selat Hormuz dan produksi bahan bakar fosil terdampak serangan rudal. Peneliti Lingkungan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Jasmine Exa Kamilia, menyebutkan sebagai net importir migas sekaligus negara yang sangat bergantung pada energi fosil, ketahanan energi Indonesia pun menjadi sangat rentan. Kerentanan ini menunjukkan dimensi ekonomi dan keamanan terhadap urgensi iklim untuk segera menghentikan ketergantungan pada energi fosil.

Selain itu, ketergantungan terhadap batubara dan energi fosil juga berdampak langsung pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Sektor industri menjadi salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca sekaligus polutan udara berbahaya.

“Transisi dari energi fosil bukan hanya penting dari kacamata ketahanan energi, tapi juga krusial untuk memerangi krisis iklim dan dampak lingkungan terhadap masyarakat. Untuk itu, Indonesia wajib hadir di setiap forum iklim, terutama TAFF ini, karena tujuannya jelas dan konkret: memutus ketergantungan terhadap energi fosil,” kata Jasmine.

Rilis resmi, TAFF menyebutkan sebanyak 45 negara telah mengkonfirmasi partisipasi dalam konferensi ini, bersama 2.608 organisasi dan komunitas yang turut mendukung. Komisi Eropa serta presidensi COP30 dan COP31 juga dijadwalkan hadir. Keterlibatan ini menunjukkan beragamnya perspektif sekaligus menegaskan skala global dari dialog yang akan berlangsung. 

Forum ini tidak hanya diikuti oleh negara- negara yang sangat rentan terhadap krisis iklim, seperti Tuvalu, Vanuatu, dan Palau, tetapi juga negara produsen hidrokarbon dari berbagai kawasan, termasuk Kanada, Inggris, Norwegia, dan Australia.

Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menyebutkan keikutsertaan Indonesia dalam TAFF membuka peluang untuk benar-benar merealisasikan berbagai inisiatif transisi energi, seperti Perpres percepatan EBT, target bauran EBT, pengembangan proyek 100 GW PLTS, moratorium PLTU batu bara baru, serta implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP). Selama ini, berbagai kebijakan tersebut kerap terbentur kendala, terutama terkait pendanaan dan pemerataan infrastruktur EBT.

Menurutnya TAFF ini agak berbeda. Ini adalah forum internasional pertama yang secara khusus didedikasikan untuk mendorong transisi dari energi fosil melalui dialog yang berfokus pada hasil yang konkret. 

“Kata kuncinya: konkret. Jadi yang dibahas adalah bagaimana negara-negara mempercepat implementasi transisi. Dalam konteks ini, penting bagi negara yang menghadapi banyak kendala seperti Indonesia untuk ikut, agar mendapat dukungan internasional dan tidak berhenti di janji atau ‘omon-omon’,” ucapnya..

Field Organizer 350 Indonesia, Suriadi Darmoko, menambahkan, TAFF ini idealnya membuka ruang bagi pemerintah indonesia untuk berkolaborasi dengan banyak negara yang serius dalam menghentikan ketergantungannya terhadap energi fosil. Menurutnya, untuk mencapai semua target energi terbarukan tidak mungkin dilakukan tanpa berhenti menggunakan energi fosil.